Syarat Ahok Mau Bahas APBD Bareng DPRD
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tidak mau tersandera permasalahan APBD 2015 DKI Jakarta yang berpolemik. Tjahjo memutuskan mengembalikan persoalan kepada Pemprov dan DPRD DKI dalam waktu tujuh hari.
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pun menyatakan akan berkomunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI agar dapat menemukan titik temu untuk dapat mengesahkan Peraturan Daerah APBD 2015.
"Yang pasti (Pemprov DKI) mau ketemu (Banggar DPRD). Tapi kalau mereka menolak evaluasi Kemendagri dan tetap ngotot masukin (usulan 'anggaran siluman') Rp12,1 triliun, kan tidak masuk akal," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Sebelumnya, Ahok sempat berencana menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk menggunakan anggaran dengan nilai yang sama dengan APBDP 2014, yaitu Rp72,9 triliun.
Warga Jakarta, kata Ahok, bisa menilai pihak mana yang baik dan tidak terkait penyusunan anggaran. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun tidak yakin masyarakat tidak akan menerima pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp6 miliar ataupun susupan anggaran siluman lainnya hingga mencapai Rp12,1 triliun.
"Saya kira enggak perlu lagi bangun-bangun opini di TV. Kalau ini macam-macam, kan kami sudah buka anggarannya nih. Polda Metro juga menyatakan UPS ada temuan korupsi, ada temuan mark-up, ini kan jelas," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, jika batas waktu tujuh hari yang diberikan Mendagri tetap tidak dapat solusi, maka DKI Jakarta akan menggunakan pagu anggaran yang tercantum pada APBD 2014.
(Susi Fatimah)
