Penetapan APBD DKI Jangan Seperti Orde Baru
JAKARTA - Ketua Umum Jaringan Penggerak (Jamper), Ghea Hermansyah, mempertanyakan, sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dinilai sebagai sosok yang berani jujur demi rakyat.
Menurutnya, jika APBD DKI diselesaikan tanpa persetujuan DPRD, itu sama halnya dengan masa Orde Baru (Orba), yang saat itu legislatif hanya setuju saja tanpa ada pembahasan lebih lanjut.
"Sesuai keinginan bapak, atau ikut apa sesuai keinginan Ahok tanpa perlu pembahasan. Ini sudah berbahaya," ujar Ghea di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).
Kata dia, kisruh draf APBD 2015 yang selama ini masih membelit sangat mudah diselesaikan, yaitu dengan proses komunikasi. Namun, dia menyayangkan sikap Ahok yang tidak mau melakukan mediasi dengan DPRD. "Hal itu yang membuat publik bertanya, ada apa dibalik begal APBD dan dana siluman," tegasnya.
Dia juga menanyakan, apakah hak angket yang digulirkan oleh DPRD DKI hanya sebuah pengalihan isu proyek di DKI. "Siapakah orang-orang yang duduk menjadi komisaris atau badan pengawas BUMD di DKI, adakah orang-orang pengusaha itu duduk di sana?," tanyanya.
Ghea menduga, mantan Bupati Belitung Timur itu mengiring opini publik dengan pernyataannya yang keras di media massa. "Bagaimana dengan pendidikan moral dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang menonton mendengar melihat seorang pejabat berkata yang tidak patut dan meresahkan," tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
