Share

Pendudukan Jepang di Padang & Peran Soekarno

Randy Wirayudha, Okezone · Rabu 18 Maret 2015 07:00 WIB
https: img.okezone.com content 2015 03 17 340 1120129 pendudukan-jepang-di-padang-peran-soekarno-C6YYRKLHce.jpg Bala Tentara Jepang (Foto: Wikipedia)

MUNGKIN banyak masyarakat Indonesia saat ini yang tahu, apa yang terjadi pada 18 Maret, 73 tahun yang silam. Yang pasti pada tanggal itu (18 Maret 1942), jadi satu fase besar buat jalannya sejarah di Pulau Sumatera, terutama masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.

Sebagai catatan, di tanggal itulah bala tentara Jepang secara penuh merebut Kota Padang dan Sumbar secara keseluruhan di masa Perang Asia Timur Raya. Sedianya, Tentara Angkatan Darat (Dai-Nippon Teikoku Rikugun) ke-25, masuk ke Minangkabau pada 13 Maret 1942.

Masuknya Jepang ke Sumbar hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatera lainnya. Dengan cepat, mereka menyapu kantong-kantong pasukan Belanda. Di Padang sendiri, Jepang tak menemui perlawanan berarti dari Belanda.

Setelah penyerahan daerah kekuasaan, komando militer langsung ditempatkan Kolonel Fujiyama di Bukittinggi. Awalnya masyarakat Padang sempat ikut panik, seperti halnya orang-orang Belanda. Tapi dengan propaganda 3A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Cahaya Asia, rakyat balik menyambut Jepang.

Terlepas dari sejumlah insiden atau kisah-kisah penderitaan rakyat oleh tentara Jepang, sejatinya perintah utama militer Jepang di Padang, sesuai Undang-undang nomor 1, pasal 1, tahun 1942 – hanya menyelenggarakan pemerintahan militer secara sementara, seperti yang pernah diberitakan surat kabar pada masa itu, Kan Po (1942),:

“Balatentara Nippon melangsoengkan pemerintahan militer sementara waktoe di daerah-daerah jang telah ditempati, agar soepaja mendatangkan keamanan jang sentosa dan segera”.

Demi bisa menertibkan pemerintahan, Jepang butuh peran Soekarno (kemudian Presiden RI pertama) yang kebetulan, masih berada di Padang usai pengasingan oleh Belanda. Kolonel Fujiyama dan Soekarno bisa mencapai kesepakatan dengan beberapa syarat, seperti yang tertuang dalam buku “Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan”.

“Saja jamin, pemerintah Jepang tidak akan menghalangi tuan soal kepentingan bangsa tuan...bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur agama dan kebudayaan. Tugas saya mengatur pemerintahan di wilayah ini secepat mungkin dan yang efisien adalah menciptakan ketenangan masyarakat. Sebagai balasan, saya menjanjikan kerja sama secara resmi dan aktif dalam bidang politik,” ungkap Fujiyama.

“Baiklah jika demikian. Saya berjanji bekerja sama dengan tuan. Saya akan mengadakan propaganda yang sejajar dengan cita-cita kepentingan bangsa Indonesia. Artinya, saya akan berkomplot dengan tuan, namun juga akan berusaha memperoleh kemerdekaan bangsa saya,” balas Soekarno.

Jalannya pemerintahan dalam masyarakat juga sedianya tak banyak mengubah struktur pemerintahan, kecuali hanya perubahan nomenklatur yang tadinya berbahasa Belanda ke dalam bahasa Jepang.

Jepang pun tak melarang rakyat mengibarkan bendera ‘Merah-Putih’, bersanding dengan ‘Hinomaru’, bendera kebesaran Jepang. Tapi masa-masa itu segera tuntas pada 17 Agustus, bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini