YOGYAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menilai, pemblokiran situs radikalisme berbau ISIS di Indonesia sulit dilakukan.Tapi bukan berarti tak mustahil lantaran pemerintah, turut membutuhkan peran aktif masyarakat.
"Situs radikalisme itu berbeda dengan situs porno. Situs porno itu kalau di sana (luar negeri) merupakan konten mencari keuntungan. Misalnya xxx dan porn. Kalau situs radikalisme misalnya, alamatnya adakadabra isinya radikal. Kita membutuhkan peran masyarakat untuk melaporkan,"kata Rudiantara di BPPKI Yogyakarta, Senin ( 23/3/2014).
Dijelaskannya masyarakat dapat melaporkan mengenai konten yang tidak layak ke "[email protected]". Pihaknya menjamin akan segera menindaklanjuti.
"Misalnya yang kasus (video ISIS) anak-anak kemarin, masuk ke saya (kemenkominfo) masuk jam 2 pagi. Kita kerjasama dengan Youtube, dan siangnya langsung hilang, "jelasnya.
Sejauh ini, ia mengaku telah mendapatkan aduan cukup banyak. Setidaknya ada 30 situs tersebut yang telah ditutup. Seperti video ISIS yang beredar beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Menteri Rudiantara mengatakan pihak Kemenkominfo juga akan melakukan beberapa hal untuk mempercepat pemblokiran situs radikalisme. Yakni menggunakan dua cara yakni dari sisi pemerintah dengan membentuk tim panel yang terdiri dari tokoh masyarakat seperti Din Syamsudin, Gus Sholah, serta Romo Benny, dan secara teknis.
"Saat ini pemblokiran hanya bisa dilakukan oleh ISP atau provider seluler. Ke depan pemerintah bisa memblokir secara langsung, tetapi tidak se-radikal China,"jelasnya.
(Randy Wirayudha)