Masyarakat Belum Puas dengan Kinerja Jokowi-JK
JAKARTA - Enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendapat penilaian yang masih rendah dari masyarakat.
Hasil survei yang dilakukan Poltracking menyatakan, sebanyak 48,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 44 persen responden menyatakan puas, dan 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2015).
Ketika pertanyaan menyasar pada kepemimpinan pribadi sang Presiden Jokowi, angka ketidakpuasan menurun menjadi 46,4 persen, 47 persen lainnya menyatakan puas. Sementara, untuk penilaian pada Wapres Jusuf Kalla, 45,3 persen tidak puas dan 44,8 persen lainnya menyatakan puas.
"Ini baru enam bulan, semoga saat satu tahun nanti pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya," ucap Hanta.
Hanta mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik adalah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi, kata Hanta, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66 persen.
"Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik," ujar Hanta.
Sedangkan, di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55 persen. "Kisruh KPK-Polri terjadi secara berkepanjangan dan membuat tingkat kepuasan publik menurun drastis," ucap Hanta.
Survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015 menggunakan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka dengan tingkatan margin of error survei ini mencapai 2,9 persen "Survei dibiayai oleh Poltracking sendiri," kata Hanta.
(Fiddy Anggriawan )
