Estimasi Anggaran Pilkada Depok Membengkak
DEPOK – Dana APBD senilai Rp37,8 miliar sudah dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok guna menyelenggarakan pilkada secara serentak pada Desember 2015. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk satu putaran pesta demokrasi di Depok pun menjadi mencapai Rp49,2 miliar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat angkat bicara dan berencana memanggil KPU Depok untuk mempertanyakan rincian bengkaknya anggaran Pilkada Depok tersebut.
Bahkan, beredar kabar bahwa dana aspirasi anggota DPRD Depok akan digunakan untuk menutupi kekurangan dana Pilkada Depok.
"Kan isunya begitu. Makanya, kami akan panggil KPU-nya untuk dijelaskan. Belum tentu juga dana aspirasi dewan terpakai," jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok Hamzah, di Gedung DPRD Depok, Senin (4/5/2015).
Ia menjelaskan, kekurangan anggaran untuk Pilkada Depok sebanyak Rp11,3 miliar dan Pemkot Depok sudah mengalokasikan APBD senilai Rp37,8 miliar. Adapun estimasi anggaran untuk satu putaran Pilkada Depok mencapai Rp49,2 miliar.
"Yang sudah dicairkan senilai Rp37,8 miliar dari APBD, dan dana yang dibutuhkan untuk pilkada serentak di Depok sebesar Rp49,2 miliar. Artinya, dana sekira Rp11,3 miliar yang masih dibutuhkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD Depok akan kembali melihat anggaran yang dicairkan Pemkot Depok, apakah sudah cukup untuk satu putaran. Bahkan, anggaran itu dinilai belum cukup jika nantinya Pilkada Depok digelar dua putaran.
“Kita akan pertanyakan dan berdialog dengan KPU. Menanyakan pertanggungjawabannya nanti seperti apa nanti," jelas dia.
Hamzah menerangkan, paling besar anggaran Pilkada Depok yakni untuk honor petugas KPPS, PPS, dan PPK. Anggaran juga diprediksi akan makin bengkak untuk logistik pemilu, mendirikan tenda, dan sebanyak 3.000 tempat pemungutan suara (TPS) di Depok.
"Terdapat 3.000 lebih TPS akan dipersiapkan di Pilkada Depok. Belum lagi honor petugas pemilu yang paling besar biayanya," papar dia.
(Muhammad Sabarudin Rachmat (Okezone))
