JAKARTA - Hingga saat ini, masih ada 36 tahanan politik (Tapol) di Papua yang akan mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, mengenai kepastian pemberian grasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Demikian dikatakan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya, kepada wartawan, Kamis (4/6/2015).
"Orang bilangnya di sana (Papua) ada 100 nama. Tapi, kalau saya yang pegang ada 36 nama. Nama-nama sudah saya pegang, saya kan keliling di tahanan. Kita hanya rekomendasi saja. Kalau Presiden lepaskan kapan, itu silakan," ujarnya.
Lenis mengatakan, dirinya yang menjadi pemohon pemberian grasi terhadap lima Tapol yang sebelumnya sudah dibebaskan. Sehingga langkah lanjutannya adalah pemerintah memberikan bantuan pada mantan Tapol tersebut.
"Presiden sangat setuju sekali, ada yang mau jadi PNS akan diangkat, kalau mau pengusaha kita kasih modal. Mau bangun rumah, kita bangun rumah. Kalau mau sekolah kita sekolahkan, semua setuju," jelasnya.
Dalam waktu dekat, sambungnya, akan ada pertemuan dirinya dengan menteri-menteri terkait untuk membahas lebih jauh soal permohonan pemberian grasi kepada para Tapol tersebut.
Menurut Lenis, pendekatan di Papua harus berbeda dari cara yang dilakukan sebelumnya. Mengingat selama ini Papua terkesan tak diperhatikan terlihat dari lambannya proses pembangunan.
"Saya sudah kasih tahu Pak Jokowi, pasti bisa. Karena begini, di Papua selama ada beberapa orang, kita merasa disisihkan di Papua, tetap miskin. Hal inilah yang membuat Papua marah," terangnya.
"Ini kan kita bangun Indonesia sama-sama. Mereka(orang-orang Papua) tak mungkin mengamuk karena keluhannya sudah kita kasih, sumber alamnya dibagi. Pasti aman, pungkasnya.
(Arief Setyadi )