Jokowi Diminta Sodorkan Calon Kepala BIN di Luar Parpol
"Kami mendesak Presiden Jokowi harus memberikan nama calon yang lebih baik, bukan menjadi bagian dari Parpol. Rekam jejaknya harus bisa dilihat," ujar Hadi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2015).
Kata dia, Fadli Zon mengaku tidak bisa berbuat banyak karena keputusan Calon Kepala BIN, merupakan hak penuh Presiden Jokowi. Namun dia mengaku memahami apa yang menjadi tuntutan Koalisi Peduli Indonesia.
Menurutnya, Fadli Zon juga terus meminta masukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu, perwakilan Koalisi Peduli Indonesia lainnya, Satrio Komeng menyebutkan, tugas Kepala BIN lebih berat dibandingkan Panglima TNI serta Kapolri.
"Kami minta Komisi I (DPR) agar bekerja sama dengan KPK dan PPATK, dalam menelusuri rekam jejak kandidat Kepala BIN, serta memantau fit and proper test agar tak ada politik uang dan praktik suap menyuap," tegas Satrio.
Di lain tempat, Direktur Program The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Al Araf berharap agar Presiden Jokowi tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat, walau pun pencalonan Kepala BIN hak progratif Presiden.
