Penguatan Ekonomi Desa Harus Berbasis Modal Sosial
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, untuk menginisiasi kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Perlu adanya upaya untuk menciptakan kewirausahawan yang basisnya bukan hanya modal finansial tapi juga modal sosial.
"Misalnya kalau kita bicara desa wisata, kita bukan hanya sekedar bicara kekuatan modal saja, akan tetapi juga ada kekuatan sosial seperti gotong royong yang kita punyai sebagai identitas masyarakat Indonesia, itu harus menjadi nilai tambah," terang Menteri Marwan kepada wartawan di Jakarta. Senin (22/6/2015).
Menurut Marwan, sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi yang diamanatkan UU Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak harus melulu menyantuni kepentingan yang bersifat ekonomi, tapi ada aspek-aspek sosial yang perlu dipenuhi.
"Sehingga keberadaan BUMDes menjadi relevan dalam konteks sosial masyarakat desa," sambungnya.
Dia melanjutkan, sebagai koorporasi dalam instrumen ekonomi di pedesaan, BUMDes harus tetap meletakkan modal sosial masyarakat sebagai yang utama.
"Dengan seperti itu, jika meletakkan modal sosial sebagai yang utama, BUMDes tidak akan menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Kalau melulu hanya bertujuan mengumpulkan modal finansial, BUMDes akan susah bertahan di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
