PDIP Minta Tambahan Menteri, Ujian Independensi Presiden
"Karena kita anut sistem Presidensial, menteri merupakan pembantu presiden dan bertanggangung jawab pada Presiden. Maka tentunya independensi Presiden harus dikedepankan. Hanya saja, apa bisa Jokowi buktikan independensinya di tengah sindiran presiden petugas partai?" ujar Kepala Pusat Studi Asia Pacific Law Institute and Constitutional Reform (Aplicore) UII itu.
Lebih jauh dia menengarai upaya PDIP meminta tambahan jatah semakin menegaskan dugaan mulai lebarnya garis demarkasi antara Jokowi dengan PDIP. "Ini sebetulnya aneh jika PDIP minta jatah ke Jokowi. Bukankah Jokowi masih sama satu perahu dengan PDIP?" nilainya lagi.
"Saya kira kalau pun nanti ada reshuffle seharusnya bukan soal bagi-bagi jatah kursi menteri. Malu sama rakyat yang hidup makin sulit. Terlebih penting adalah sejauh mana dampak Presiden dan kabinet bekerja mensejahterakan rakyat di tengah lesunya ekonomi dan ancaman PHK besar-besaran," pungkasnya.
(Risna Nur Rahayu)
