Dasar laporan yang digunakan Maruli yakni dugaan berita bohong, fitnah, penyalahgunaan kewenangan karena melakukan penyadapan terhadap Hasto. "Itu jelas penyalahgunaan wewenang karena penyadapan itu tidak didasari perkara korupsi," jelas Maruli.
Namun, ketika ditanya apakah Maruli ini merupakan kader PDIP, pria ini malah membantahnya. Maruli mengaku laporan ini atas nama pribadi dan tidak dikomunikasikan dengan Hasto maupun PDIP. Dia hanya mengklaim sebagai calon wali kota yang dirugikan.
"Saya juga bukan kader PDIP. Saya ini PNS kok, dosen juga. Jadi tidak ada hubungannya laporan ini dgn PDIP," katanya, tapi berhubung dalam Pilkada serentak ini PDIP mengusung saya, saya harus membersihkan nama PDIP dong," tukas Maruli.
Saat kembali ditanya kenapa ia tak melaporkan hal ini ke Dewan Pers, Maruli malah menuding masalah ini bukanlah masalah teknis dalam pemberitaan. Ia pun enggan untuk berusaha menempuh jalur damai dengan pihak Majalah Tempo.
"Kalau usaha damai, justru denga cara sperti ini saya ingin memberikan pelajaran ke teman-teman pers jangn buat berita semau 'gua'," pungkas Marulu.
(Fiddy Anggriawan )