Menkumham Sidak Lapas Paledang Bogor
BOGOR - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly bersama Ketua Komnas HAM, Nurkholis melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas 2A Paledang, Rabu (29/7/2015) malam. Hasil sidak ditemukan banyaknya ruang tahanan yang melebihi kapasitas.
Usai melakukan sidak ke sekeliling lapas, Nurkholis membeberkan temuan terkait banyaknya ruang tahanan yang diisi melebihi kapasitas.
"Kami lakukan acak ke beberapa ruangan. Seharusnya LP ini (LP Paledang) seharusnya hanya 183 tahanan, tapi faktanya ada 1.039 tahanan," jelas Nurkholis.
Dia menambahkan, saat memantau masa pengenalan lingkungan (mapenaling), kapasitas ruangan yang seharusnya hanya lima orang, tapi diisi oleh 18 orang. Lalu, di ruang tahanan dan napi, kapasitas ruangan hanya lima orang, namun diisi oleh 30 orang.
Untuk blok tahanan narkoba, ruangan yang hanya menampung delapan orang, namun diisi oleh 50 orang.
"Kamar 3B, kapasitas sembilan orang, tapi diisi oleh 50 orang, terdiri dari 31 napi narkoba dan 19 napi pidana umum. Lalu di kamar 5B kapasitas hanya lima orang, namun diisi 53 orang," tambah Nurkholis.
Selain itu, ia beserta rombongan juga menyempatkan berkunjung ke blok tahanan perempuan dan menemukan ruang tahanan yang melebihi kapasitas. Ruang tahanan yang seharusnya diisi oleh 18 orang, namun kenyataanya diisi oleh 85 orang.
"Kami ingin melihat standard pemenuhan dari warga binaan, tapi ada hak-hak dasar yang tidak boleh dikurangi. Dengan adanya kelebihan kapasitas ini, kenyamanan warga binaan ini sangat terbatas. Contohnya saat tidur, space-nya sangat sempit dan berdesakkan," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Yasonna mengungkapkan kelebihan kapasitas tahanan ini tidak hanya terjadi di Bogor, tetapi hampir di beberapa wilayah.
"Di sini belum masuk 10 besarnya (melebihi kapasitas), masih banyak yang lebih parah. LP Salemba kondisinya lebih parah di sini," ujar Yasonna.
Dengan adanya kondisi seperti ini, kata Yasonna, pihaknya memberikan solusi yang bisa mengurangi beban lapas, salah satunya dengan memberikan grasi kepada para pengguna narkoba.
"Tapi ini masih menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan. Kita ingin memastikan bahwa negara bisa mengatasi persoalan ini," tukasnya.
(Rizka Diputra)
