Namun Ridwan menilai, langkah Rizal Ramli yang tetap kritis itu merupakan sebuah prestasi yang perlu dipertahankan untuk mengontrol dan juga mengingatkan pemerintah serta masyarakat terkait sebuah kebijakan.
“Saya kira apa yang dilakukan Rizal, saat ia khususnya terkait proyek Listrik 35.000 MW yang menyeret JK ke pusaran konflik, telah mendudukkan satu persoalan publik. Dalam hal ini kebijakan publik yang sedang digarap pemerintah menjadi konsumsi publik,” terang dia.
Ia menambahkan, kebijakan publik sudah sepatutnya diangkat ke ruang publik. Kerena, kata Ridwan, dengan cara itu masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bisa menanggapi isu-isu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.
“Bahwa kebijakan publik haruslah dibincangkan di ruang publik, bukan dilorong gelap kekuasaan semata. Sehingga, partisipasi luas masyarakat atas garapan pemerintah tersebut mampu memunculkan kemaslahatan bagi semua,” tandasnya. (fal)
(Syukri Rahmatullah)