Isu 'Cerai' dengan Jokowi Peringatan Untuk JK
JAKARTA - Aktivis Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan, berpendapat bahwa polemik yang terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli perlu dipastikan titik persoalannya.
Meskipun sebelumnya pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Tjipta Lesmana secara tegas menyebut JK bisa saja ‘cerai’ dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Rizal Ramli tak dipecat, namun Ridwan mengaku hal itu harus diklarifikasi terlebih dahulu.
“Jika itu (JK ‘cerai’ dengan Jokowi) benar, jelas ia akan menjadi sorotan masyarakat. Terkait ancaman itu, perlu wanti-wanti untuk JK. Saya kira, itu makin menunjukkan ketidaksiapan pemerintahan Jokowi-JK. Bagaimana mungkin, orang yang baru diangkat menjadi anggota kabinet melalui reshuffle yang diawali dari keputusan Presiden dan Wapres, harusnya JK tahu karakter dan latar belakang serta tipikal Rizal Ramli,” terang dia kepada Okezone melalui pesan singkat, Minggu (23/8/2015).
Ridwan menuturkan, keputusan Jokowi mengangkat Rizal sebagai bagian dari Kabinetnya dipastikan sudah melewati tahap seleksi yang ketat dan dibicarakan bersama JK. Menurutnya, jika presiden meminta masukan para pembantunya, termasuk Wapres, adalah hal yang wajar dilakukan dalam etika politik dan juga prosedur standar dalam pengambilan putusan politik strategis.
“Rizal Ramli kan sedari awal selalu tegas dan konsisten mengemukakan apa yang dirasanya secara nalar ada yang tidak beres dan perlu diungkapkan. Ya begitu Rizal Ramli sependek pengetahuan saya, dia orang yang tidak kenal kompromi. Ingat dia pernah kehilangan jabatan Komisaris Utama Semen Gresik di era SBY karena aktifitas politiknya yang tetap kritis terhadap SBY saat itu,” ungkapnya.
Ridwan menambahkan, polemik yang terjadi antara JK dengan Rizal Ramli bisa menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi jika tidak segera diselesaikan. Selain itu, Ridwan juga mengingatkan bagaimana Rizal Ramli mengkritik Menteri BUMN, Rini Soemarmo, terkait pembelian pesawat Airbus A350 yang dianggapnya boros.
Namun Ridwan menilai, langkah Rizal Ramli yang tetap kritis itu merupakan sebuah prestasi yang perlu dipertahankan untuk mengontrol dan juga mengingatkan pemerintah serta masyarakat terkait sebuah kebijakan.
“Saya kira apa yang dilakukan Rizal, saat ia khususnya terkait proyek Listrik 35.000 MW yang menyeret JK ke pusaran konflik, telah mendudukkan satu persoalan publik. Dalam hal ini kebijakan publik yang sedang digarap pemerintah menjadi konsumsi publik,” terang dia.
Ia menambahkan, kebijakan publik sudah sepatutnya diangkat ke ruang publik. Kerena, kata Ridwan, dengan cara itu masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bisa menanggapi isu-isu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.
“Bahwa kebijakan publik haruslah dibincangkan di ruang publik, bukan dilorong gelap kekuasaan semata. Sehingga, partisipasi luas masyarakat atas garapan pemerintah tersebut mampu memunculkan kemaslahatan bagi semua,” tandasnya. (fal)
(Syukri Rahmatullah)
