Selanjutnya, Pemerintah juga diminta segera duduk bersama dengan DPR sehingga seluruh dana cadangan fiskal, dana sosial, dan jika perlu melakukan realokasi anggaran untuk dipindahkan menjadi anggaran percepatan program padat karya di desa-desa. Hal ini penting untuk menjaga daya beli rakyat melalui cara-cara yang produktif.
“Disisi lain, daya dorong ekspor harus ditingkatkan. Dalam masa penuh tantangan ini, ekspor mineral dan hasil pertambangan dibuka saja. Demikian halnya untuk CPO, pajak ekspor lebih baik dijadikan insentif untuk petani di sektor perkebunan,” papar Hasto.
PDIP juga berpendapat agar rupiah sebagai simbol kedaulatan moneter harus dipergunakan secara luas untuk kontrak-kontrak ekspor dan seluruh transaksi nasional.
“Jadi demand terhadap rupiah juga akan meningkat oleh affirmative policy tersebut,” pungkasnya.
(Susi Fatimah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.