Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

PBNU Bentuk Tim Kawal Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 14 September 2015 |16:50 WIB
PBNU Bentuk Tim Kawal Revisi UU Penyelenggaraan Haji
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) membentuk tim perumus penyelenggaraan ibadah haji ideal. Hasil rekomendasi tim ini akan disampaikan ke DPR RI dan pemerintah sebelum mengesahkan RUU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Haji.

"Jadi dengan pembentukan tim ini kita akan membuat naskah yang nanti akan direkomendasikan ke DPR terkait masalah penyelenggaraan haji. Saya sendiri yang akan mengawal naskah akademik ini nanti untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi mainstream," ujar Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dalam Focus Group Discussio (FGD) secara berkala yang dimulai Senin (14/9/2015) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, dengan tema “Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Ideal dan Efisien”

Helmy menjelaskan, tim perumus akan dipimpin oleh Marsudi Suhud. Menurut dia, ada tiga poin yang akan dibahas lebih lanjut dalam perumusan penyelenggaraan haji yang ideal. Di antaranya permasalahan penyelenggaran haji, seperti pesawat yang digunakan dalam pemberangkatan ibadah haji, juga masalah hotel. Selain itu juga membahas badan keuangan dalam pelaksanaan haji, serta pembinaan calon jamaah haji.

"Ada masalah transportasi yang digunakan dalam penyelenggaraan haji, kuota haji, sampai penginapan untuk calon jamaah haji, dan pembinaan jamaah haji agar tidak terjadi pertentangan sepulangnya dari Makkah," papar Helmi.

Pertemuan hari ini merupakan langkah awal, nantinya akan diadakan diskusi lanjutan terkait perumusan naskah yang akan direkomendasikan ke DPR setelah semuanya selesai.

Menurut Helmy, diskusi akan diselenggarakan secara tematik. Selain soal efisiensi, PBNU akan menyoroti misalnya tentang relevansi haji dikelola swasta, dan lainnya. Ia meyakinkan, sumbangan pikiran PBNU ini memiliki nilai signifikan. "Saat ini pembentukan tim, nantinya akan ada lanjutan di pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan terakhir selesai kita akan bertemu DPR. Kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan ini akan membawa perbaikan tata kelola ibadah haji ke depan,” pungkasnya.

Hadir dalam forum tersebut Achmad Djunaidi, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenag dan mantan Direktur Pengelola Dana Haji Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh (PHU); Ahmad Kartono, mantan Direktur Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal PHU Kemenag; serta para ketua PBNU antara lain H marsudi Syuhud, H Eman Suryaman, H Andy Najmi, dan H Abdul Manan A Ghani. Forum juga diikuti perwakilan lembaga di PBNU.

(Muhammad Saifullah )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement