Tindak Biro Travel Haji dan Umrah Abal-Abal, DPR Koordinasi dengan Pemerintah & Polri
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Polri untuk menindak lanjuti biro travel haji dan umrah abal-abal.
"Travel yang dianggap tidak menjalankan fungsi utamanya akan dilakukan koordinasi dengan pihak Polri untuk melakukan penindakan. Jika terdapat ada bukti yang cukup melakukan tindak kejahatan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah akan ditindak," ujarnya di gedung DPR/MPR RI, Kamis (15/6/2017).
Guna menindak dan membersihkan kasus travel bodong, pihaknya terus mengakaji rancangan undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Ali pun menargetkan akan selesai usai Hari Raya Idul Fitri.
"Untuk RUU Haji sekarang dan besok kita terus lakukan rapat. Sehingga nantinya jika hasil sudah bisa kita peroleh, paling tidak abis lebaran sudah bisa kita dapatkan," paparnya.
Selain itu, dirinya berharap Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin untuk segera mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap travel haji dan umrah. "Travel nakal sudah kita rumuskan juga, agar pemerintah dalam hal ini kementerian agama melakukan dan mengevaluasi travel travel yang abal-abal," tutupnya.
(Angkasa Yudhistira)
