DPR: Pemerintah Tak Mampu Urus Haji, Swastanisasi!
JAKARTA - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Khatibul Umam Wiranu menegaskan, pemerintah Indonesia harus bisa meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Jika memang tidak mampu, opsi swastanisasi penyelenggaraan haji menjadi alternatif solusi.
“Harus dicari cara agar pemerintah dapat melayani jamaah haji dengan baik. Dalam praktiknya, travel haji dari pihak swasta mampu memberi pelayanan lebih baik kepada jamaahnya. Kalau memang pemerintah tidak mampu, opsi swastanisasi penyelenggaraan haji menjadi alternatif solusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Rabu (30/09/2015).
Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015, menurut Anggota Komisi VIII ini berjalan dengan baik. Seperti contoh, permasalahan pemondokan dan catering makanan tidak ditemukan lagi dalam penyelenggaraan tahun ini.
“Untuk tahun ini pelayanannya cukup memuaskan. Karena itu, Kemenag RI sebagai penyelenggara perlu diberikan apresiasi. Meski dengan berbagai catatan seperti persoalan seperti bus mogok. Menteri Agama harus melakukan evaluasi atas persoalan yang muncul,” katanya.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengingatkan, ke depan petugas haji tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, pelayanan menjadi kurang maksimal akibat banyak petugas haji yang juga menunaikan ibadah.
“Petugas nampak tidak berperan karena banyaknya petugas yang ikut menjalankan ibadah haji. Kedepan Kemenag harus tegas-tegas melarang semua petugas haji tidak boleh ikut ibadah haji. Sebab jika petugas haji diperbolehkan ibadah haji pasti ada interest pribadi, saat bertugas tak terhindarkan juga berupaya mencuri-curi waktu untuk ibadah. Pelayanan dan kepedulian perugas terhadap jamaah harus terbagi dengan kepentingan diri sendiri,” tuturnya.
(Fransiskus Dasa Saputra)
