Kerusuhan di Singkil Bukan Konflik Agama
BANDA ACEH - Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof. Syahrizal Abbas menegaskan, kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil bukan dipicu perbedaan keyakinan agama. Tapi karena tidak konsistennya penegakan aturan dalam pendirian rumah ibadah.
“Yang terjadi di Singkil bukan konflik agama, tapi karena inkonsistensi dalam penegakan aturan perundang-undangan. Ini saya pikir penting sekali (disampaikan) jangan nanti menyebar ke seluruh wilayah gara-gara berbeda agama,” katanya di Banda Aceh, Selasa (20/10/2015).
Seperti diketahui, warga Singkil sempat protes terhadap 23 bangunan rumah ibadah yang didirikan tanpa izin. Setelah disepakati bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, 10 bangunan di antaranya akan dibongkar. Sisanya diminta mengurus izin pendirian.
Syahrizal menyayangkan kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa di Aceh Singkil pada 13 Oktober lalu. “Tidak bisa ditolerir dari sisi apapun, dari sisi hukum dan agama,” ujar Syahrizal.
Menurutnya, walaupun Aceh menerapkan syariat Islam, tapi daerah ini tetap memberi ruang bagi warga non-muslim untuk hidup. Hal ini sudah berlaku sejak dulu, jauh sebelum syariat Islam diberlakukan secara formal.
“Syariat Islam itu menghargai perbedaan agama,” sebut guru besar ilmu hukum Islam tersebut.
Syahrizal mencontohkan, sejarah piagam Madinah masa Nabi Muhammad sebagai cermin toleransi dalam beragama. Sebagai pemimpin, Nabi saat itu juga menghargai masyarakat selain Islam yang hidup di Madinah seperti Yahudi, Nasrani, Paganisme dan lainnya.
“Mereka tidak diganggu oleh nabi. Silakan anda berbeda agama dengan kami, bagi anda agama anda bagi kami agama kami. Itu bentuk toleransi yang luar biasa,” tuturnya.
Namun sebagai warga yang hidup dalam suatu negara, ada kesepakatan antar umat beragama saat itu untuk sama-sama menjaga keamanan dan keutuhan Madinah dari ancaman luar.
Belakangan ada pihak yang melanggar kesepakatan itu sehingga terjadi pertikaian di Madinah. “Itu bukan nabi menyerang mereka karena beda agama, tapi karena ada ingkar janji dari kesepakatan,” jelas Syahrizal.
Kasus serupa di Madinah, kata dia, kini terulang di Aceh Singkil. “Ribut-ribut di Singkil itu terjadi karena tidak konsisten dengan aturan. Bukan penyebabnya karena perbedaan agama. Tapi karena tidak mengikuti aturan yang ada. Aturannya tentang pendirian rumah ibadah,” ujarnya.
Dalam kesepakatan bersama antar umat beragama di sana tahun 2001, telah disepakati di Singkil hanya boleh didirikan satu gereja dan empat undung-undung (gereja kecil).
Tapi dalam 14 tahun terakhir tumbuh hingga 20 rumah ibadah baru tanpa lewat proses izin dari pemerintah, sehingga memunculkan protes dari warga setempat. Namun warga tak pernah mengganggu dan protes rumah ibadah yang sudah ada izin.
Syahrizal mengatakan konflik seperti di Aceh Singkil bisa dihindari jika semua pihak saling menghormati dan taat pada aturan. “Kami mengimbau kesemua pihak untuk saling menahan diri,” pungkasnya.
(Risna Nur Rahayu)
