Publik Diminta Awasi Pengadaan TIK
JAKARTA - Direktur Indonesia Public Policy Institute (IPPI), Agung Suprio meminta pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kementerian Keuangan harus diawasi.
"Pengadaan TIK di Kementerian Keuangan yang sedang berjalan sekarang harus diawasi publik, sehingga bisa menutup pintu masuk penyimpangan anggaran," ujar Agung di Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Kata dia, pengadaan TIK yang transparan akan memudahkan Kementerian Keuangan dalam mengelola data keuangan yang besar, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan anggaran oleh oknum.
"Spesifikasinya sesuai dengan harga yang paling murah, sehingga menghemat anggaran negara dengan kualitas mumpuni," sambungnya.
Agung mengingatkan, pengambilan keputusan yang baik di pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan harus berdasarkan informasi yang relevan, lengkap, dan akurat.
"Selama ini, pengelolaan database menjadi titik lemah pemerintah, yang akhirnya menyebabkan penyerapan anggaran yang tersendat. Perangkat Data Warehouse yang berkualitas dengan harga terbaik adalah kunci penyerapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang maksimal," tutupnya.
(Awaludin)
