Aceh Jadi Salah Satu Provinsi Termiskin, Ini Alasan Pemerintah
BANDA ACEH – Aceh termasuk provinsi termiskin kedua di Sumatera dan ketujuh di Indonesia. Pemerintah Aceh mengakui bahwa status tersebut didapat karena belum optimal dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
“Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga masyarakat Aceh sejahtera dan keluar dari belenggu kemiskinan,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Frans Delian kepada Okezone, Selasa (12/1/2016).
Hal itu menanggapi masih tingginya angka kemiskinan di Aceh yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 859 ribu orang atau 17,11 persen. Angka ini menempatkan Aceh di peringkat tujuh termiskin di Indonesia atau rangking kedua provinsi paling miskin di Sumatera.
Menurutnya program penanggulangan kemiskinan sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017. “Pemerintah Aceh akan segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh,” sebutnya.
Langkah penting dan strategis yang akan diambil, kata dia, diantaranya me-review kembali program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMA tersebut, menyempurnakan system dan database untuk penanggulangan kemiskinan.
“Membentuk unit kerja khusus untuk mengawal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, serta membangun kemitraan multi pihak untuk bersama-sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan Aceh,” tukas Frans.
Pemerintah Aceh mengklaim angka kemiskinan di Aceh sejak 2012 menurun dari 19,48 persen menjadi 17,11 persen. Namun diakui adanya perlambatan penurunannya, diantaranya disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya harga-harga sebagai dampak (multiplier effect) dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini, menurut dia, terjadi karena konsep penghitungan angka kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah basic needs approach (pendekatan kebutuhan dasar).
“Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau diukur dari sisi pengeluaran,” ujarnya.
Persoalan kemiskinan, kata dia, bukan hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga permasalahan multidimensi yang harus dipandang secara komprehensif.
“Pemahaman kemiskinan mesti dilihat dengan pendekatan berbasis hak (right based approach), di mana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin,” sebut Frans.
Menurutnya kondisi Aceh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, karena dulu pernah mengalami konflik berkepanjangan, juga bencana tsunami. Sehingga rentan terhadap menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Daerah ini juga rawan bencana seperti kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir. “Ini seringkali menyebabkan hancur dan hilangnya faktor-faktor produksi masyarakat yang umumnya hidup di daerah pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan,” tutup Frans.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
