Komisi II DPR Pertanyakan Gaji Honorer di Bawah UMP
Namun, Arteria menilai aksi ini bukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya. Melainkan, ingin mengingatkan aparatur negara bahwa honorer wajib dilindungi dan diberi kepastian hukum termasuk kesejahteraannya.
"Selamat berjuang, kami tunjukkan tiga hari tanpa honorer sehingga mata mereka terbuka-kan," lanjutnya.
Senada dengan Arteria, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini mempertanyakan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang dipimpin Yuddy Chrisnandi yang tidak kunjung mengangkat tenaga Honorer menjadi PNS.
Jazuli menduga, ada oknum yang bermain di dalam Kemenpan-RB dan pemerintahan daerah dalam proses rekomendasi PNS tersebut.
"Harusnya, Menpan itu menata pegawai negeri, bukan lainnya. Itu saja tugasnya. Salah satu tugasnya mengangkat guru honorer, hanya itu saja. Harusnya itu bisa diselesaikan," kata Jazuli saat menerima aspirasi dari Forum Honorer Indonesia (FHI) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI.
(Rachmat Fahzry)
