Geledah Kementerian PUPR, KPK Amankan Sejumlah Dokumen
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu 23 Maret 2016. Hasil penggeledahan tersebut, penyidik lembaga antirasuah berhasil mengamankan sejumlah dokumen.
"Penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PUPR di kawasan Kebayoran Baru, sudah selesai sekira pukul 15.00 WIB. Dari lokasi penyidik menyita dokumen dan barang elektronik," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2016).
Menurut Priharsa, penggeledahan tersebut masih berkaitan dengan kasus dugaan suap kepada Anggota DPR dalam proyek jalan di Kementerian PUPR. Rangkaian penggeledahan ini dilakukan sejak kemarin, pukul 17.00 hingga sore tadi pukul 15.00 WIB.
"Geledah terkait pengembangan penyidikan dugaan suap anggota DPR di Kementerian PUPR dengan tersangka DWP," tukasnya.
Sebelumnya, KPK memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian PUPR dalam kasus yang sudah menjerat lima orang tersangka. Para pejabat tersebut yakni,
