Ahok Beberkan Permainan Proyek Reklamasi di Pantura Jakarta
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan memang ada yang bermain dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
Hal tersebut terlihat dari komposisi persentase lahan yang wajib diberikan pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kita kan sudah hitung kewajiban, mesti beri 15 persen, ada yang mau main jadi cuma 5 persen. Tapi, kita sudah komitmen 15 persen. Mungkin gara-gara itu mereka jadi, ada apa saya enggak tahu,” ujarnya, Sabtu (2/4/2016).
Ahok menambangkan, memang keppres menyebutkan pengembang wajib memberikan 5 persen wilayah pulau kepada Pemprov DKI. Namun, ia mengotot minta 15 persen.
“Makanya, pas saya baca, saya katakan tidak boleh. Kenapa? Karena tanpa disebutkan pun kita sudah dapat 40 persen lebih dari fasum dan fasos,” ucapnya.
Sebelumnya dikabarkan, pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditangkap karena diduga menerima suap terkait pembahasan raperda itu. Kasus ini pun sekarang ditangani KPK.
(Abu Sahma Pane)
