JK: Kekuatan Militer Jadi Negosiasi Terakhir Pembebasan 7 WNI
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan saat ini Indonesia belum berencana mengirim pasukan TNI ke Filipina untuk membebaskan tujuh anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera kelompok bersenjata di Laut Sulu.
Hal itu mengingat proses negosiasi dan koordinasi masih berjalan dengan Pemerintah Filipina yang baru saja berganti kepemimpinan. Pemerintah Indonesia menyatakan masih percaya pemerintahan baru di bawah Presiden Rodrigo Duterte akan mampu menyelesaikan masalah ini.
"Sekarang kita masih meminta Pemerintah Filipina untuk menyelesaikan itu. Kita tidak ingin negosiasi dalam bentuk lain, yang pasti pertama adalah proses meminta Pemerintah Filipina untuk menanganinya sama seperti dulu," kata pria yang dua kali menjabat sebagai wapres itu, di kantornya, Jakarta, Jumat (1/7/2016).
"Apabila tidak ada jalan, yang terakhir tentu dengan kekuatan militer sesuai persetujuan Pemerintah Filipina. Itu yang selalu dilakukan, kita tidak ingin negosiasi dalam bentuk lain," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa personel militer Indonesia akan diizinkan untuk memasuki wilayah Filipina apabila kembali terjadi penyanderaan WNI oleh militan dari negara tersebut.
"Kita sudah sepakat, kalau nanti ada penyanderaan lagi kita boleh masuk," kata Ryamizard.
Faktanya, pada kasus penculikan terakhir yang menimpa tujuh ABK Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, militer Indonesia belum bisa melakukan aksi infiltrasi yang disepakati tersebut.
