ANKARA – Pasca-kudeta militer, Presiden Erdogan terus mengambil langkah tegas dan strategis untuk membersihkan orang-orang di balik aksi kudeta. Baru-baru ini, Pemerintah Turki mengeluarkan dekrit untuk menutup ribuan sekolah swasta, badan amal dan lembaga lainnya.
Kebijakan tersebut merupakan buntut dari diberlakukannya keadaan darurat setelah kegagalan kudeta militer. Selain itu, petugas keamanan Turki juga menahan keponakan ulama Muslim terkemuka yang berbasis di AS, Fethullah Gulen. Penahanan itu karena ia diduga terkait dengan aksi kudeta militer.
Penutupan sekolah dan lembaga amal karena institusi tersebut dicurigai memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen. Selama ini, pengikuti Gulen di Turki memang diketahui tersebar dalam sejumlah institusi baik kehakiman, kepolisian dan juga pendidikan. Demikian sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (24/7/2016).
Kendati demikian, tindakan keras Pemerintah Turki ini dikritik oleh sejumlah pihak. Presiden Erdogan dikhawatirkan menggunakan kudeta militer sebagai alasan untuk melancarkan serangan membabi buta terhadap lawan politik.
Pembersihan yang dilakukan mencakup Asosiasi Hakim dan Jaksa (YARSAV) dan kelompok sekuler pengkritik hukum peradilan baru-baru ini yang disusun Partai AKP Erdogan.
Otoritas Turki mengatakan tidak berencana untuk memperpanjang keadaan darurat di luar jangka waktu tiga bulan, tetapi jika situasi berubah, maka kebijakan itu mungkin diberlakukan kembali.
"Tujuan kami adalah agar situasi darurat tidak diberlakukan kembali, tetapi jika diperlukan mungkin saja dapat diperpanjang," ujar PM Turki Binali Yildirim.
Sebelum ini, Presiden Erdogan menegaskan ia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk melakukan restrukturisasi dalam sejumlah institusi di Turki terutama dalam bidang kemiliteran.
(Ahmad Taufik )