Fakta lain yang menarik dari perombakan kabinet kali ini adalah menunjukkan kepiawaian Jokowi dalam menempatkan personel di jajaran kabinetnya. Dua menteri sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said, yang kerap berpolemik dan berbeda kepentingan dalam kebijakan mereka, diganti dua-duanya.
Posisi Menko Kemaritiman kini dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan sosok kuat dan menonjol saat memegang jabatan Menkopolhukam sehingga di jajaran menteri bidang polhukam kondisinya lebih baik dan terkoordinasi secara harmonis dibandingkan dengan kondisi pada jajaran koordinasi kemaritiman.
Dengan pengalaman itu, menjadi bekal bagi Luhut untuk menyatukan derap langkah di jajaran kemaritiman, terlebih mulai menyeruak kasus besar di bidang kemaritiman, seperti konflik Laut China Selatan, kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia, kepastian untuk memenuhi target pemerintah 2014-2019 untuk menyediakan listrik sebesar 35 ribu MegaWatt, dan mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dan transportasi.
Soal "bagi-bagi kue kekuasaan" partai politik di jajaran pemerintahan Presiden Jokowi juga menunjukkan fakta menarik. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan yang utama tidak mendapatkan tambahan jatah kursi menteri sehingga tetap lima (Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menkop AAGN Puspayoga).
Menteri dari PKB juga tetap empat tetapi terjadi pergantian kader PKB yang menjabat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Marwan Jafar kepada Eko Putro Sanjoyo yang sebelumnya menjabat Bendahara Umum PKB. Eko dipastikan juga melepas jabatan di partainya. Selain itu kader PKB yang menjadi menteri adalah Mensos Khofifah Indar Parawanasa, Menpora Imam Nahrawi, dan Mennaker Hanif Dhakiri.
Menteri dan pejabat setingkat menteri dari Partai NasDem tetap tiga dengan masuknya Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan dan keluarnya Ferry Mursyidan Baldan dari Menteri Agraria, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Menteri dari Partai Hanura berkurang dari dua menjadi satu orang, yakni keluarnya Yuddy dari jabatan Menteri PANRB dan Saleh Husin dari Menteri Perindustrian dan masuknya Wiranto ke Menkopolhukam. Menteri dari PPP tetap satu orang yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menteri baru dari PAN masuk satu orang yakni Asman Abnur.
Menteri baru dari Partai Golkar masuk satu orang yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sehingga kader Golkar yang menduduki jabatan menteri bertambah menjadi dua orang, dari sebelumnya ada yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman.
Sementara jabatan Wakil Menteri bertambah dari dua orang menjadi tiga orang, dari Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang telah ada, bertambah satu orang yakni Wakil Menteri Perindustrian Franky Sibarani yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM kini dijabat oleh Thomas Lembong yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan.
Sejak Presiden Jokowi mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober 2014 hingga reshuffle pertama pada 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua pada 27 Juli 2016, jabatan Menteri yang selalu berganti pada pada jabatan Menkopolhukam dari Tedjo Edhy Purdijatno ke Luhut, lalu kini ke Wiranto; Menko Kemaritiman dari Indroyono Soesilo ke Rizal Ramli, lalu kini ke Luhut; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Andrinof Chaniago ke Sofyan Djalil lalu kini ke Bambang Brojonegoro; dan Menteri Perdagangan dari Rahmat Gobel ke Thomas Lembong lalu kini ke Enggartiasto.
Terpenting bukanlah tidak diganti atau selalu digantinya menteri yang ada tetapi bagaimana Kabinet Kerja ini benar-benar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk menjalankan program pembangunan dan menggerakkan roda pemerintahan hingga 2019 yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Walaupun perombakan kabinet menampilkan beragam fakta menarik, pencapaian kinerja Kabinet Kerja ke depan, amat ditentukan dari cara kerja mereka apakah dapat bersinergi dan berkoordinasi lebih baik dari sebelumnya dengan tantangan yang lebih berat.
Tentu saja kita berharap Kabinet Kerja dengan komando dari Presiden Jokowi ini dapat mencapai hasil kerja yang optimal dan memuaskan.
(Rizka Diputra)