Mesir Larang Polisi Bicara ke Media
KAIRO - Parlemen Mesir pada Selasa atau Rabu (10/8/2016) waktu Indonesia, menyetujui pembatasan bagi polisi untuk memberikan informasi kepada media. Sebuah langkah yang menurut para kritikus merupakan upaya menutupi pelanggaran dan korupsi tingkat tinggi.
Amendemen undang-undang otoritas kepolisian yang disetujui parlemen, melarang polisi memberikan informasi atau mempublikasikan dokumen, laporan atau foto terkait kinerja mereka tanpa izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.
Petugas polisi yang melanggar UU baru ini terancam hukuman penjara dan denda hingga 2.252 dolar AS.
Pada Februari, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi meminta Mendagri untuk memberantas pelanggaran oleh polisi dan mengajukan usulan ke parlemen demi mencapai tujuan tersebut, di saat memuncaknya kemarahan setelah seorang polisi pangkat rendah menembak mati seorang pengemudi dalam perselisihan soal tarif.
Namun para kritikus melihat amendemen ini dirancang untuk menutupi penyalahgunaan jabatan tingkat tinggi.
