2 TAHUN JOKOWI-JK: Horor 'Brexit' dan Mandeknya Transportasi Terpadu
TIDAK ada yang menyangka Gerbang Tol Brebes Timur berubah horor bagi para pemudik yang terjebak macet pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 17 orang yang hendak merayakan Lebaran di kampung halaman meninggal dunia karena stres dan kelelahan menunggu giliran keluar dari pintu Tol 'Brexit'.
Selain stres dan kelelahan, korban meninggal juga terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, menderita sakit sebelum pergi mudik. Padahal, jauh-jauh hari, pemerintah pusat meyakini betul jalan Tol Pejagan-Brebes Timur ini menjadi solusi ampuh mengatasi kemacetan parah setiap arus mudik di Jalur Pantai Utara (Pantura) setelah kendaraan keluar dari Cikampek, Jawa Barat.
Karena horor Brexit, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, sempat melempar tuduhan bahwa tanggung jawab berada di Kementerian Pekerjaan Umum yang dikomandoi Basuki Hadi Mulyo. Tuduhan itu keluar setelah horor Brexit bergulir menjadi isu politis. Ignasius Jonan akhirnya dilengserkan dari jabatannya.
Arus mudik Lebaran 2016 di Jalur Pantura, Pemanukan, Jawa Barat (Sabki/Okezone)
Selepas Lebaran Idul Fitri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengebut proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Targetnya, pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 2017, jalan bebas hambatan tersebut sudah bisa dilalui hingga Semarang, Jawa Tengah. Sejauh ini, pembangunan jalan tol dan pembebasan lahan Trans Jawa yang melintas hingga Semarang sedang tahap pengerjaan.
Pakar Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, menyangsikan Jalan Tol Trans Jawa di Semarang bakal mampu mengurai kemacetan saat arus mudik tahun depan.
"Secara teori iya (Tol Trans Jawa di Semarang mengatasi macet). Tapi kemacetan bakal tetap ada," kata Djoko kepada Okezone di Semarang, Jumat 14 Oktober 2016.
Sebab, kata Djoko, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki sistem transporasi publik multimoda. Padahal, Presiden Jokowi memiliki rencana mengembangkan sistem angkutan umum massal modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu.
"Selama publik transportasi dari hulu sampai hilir tidak berjalan ya (kemacetan) akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sekarang ada mobil murah LCGC," ujar Joko seraya menambahkan bahwa selama tiga tahun mobil murah beredar di pasar automotif nasional telah mengakibatkan kerugian negara dari sektor pajak mencapai Rp1,5 triliun.
Sebab, kata Djoko, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki sistem transporasi publik multimoda. Padahal, Presiden Jokowi memiliki rencana mengembangkan sistem angkutan umum massal modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu.
"Selama publik transportasi dari hulu sampai hilir tidak berjalan ya (kemacetan) akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sekarang ada mobil murah LCGC," ujar Joko seraya menambahkan bahwa selama tiga tahun mobil murah beredar di pasar automotif nasional telah mengakibatkan kerugian negara dari sektor pajak mencapai Rp1,5 triliun.
Faktor lain sistem transportasi terpadu mandek di tengah jalan karena tidak didukung oleh pemerintah daerah. Selama ini, kata Djoko, banyak pemerintah daerah yang menganaktirikan pembangunan transportasi publik karena kurang mendatangkan keuntungan pribadi.
"Isu transportasi bagi kepala daerah itu enggak seksi karena tidak ada duitnya. Tapi, membangun jalan mereka getolnya bukan main. Tampaknya bukan hanya Jateng, se-Indonesia. Presiden harus turun tangan. Presiden harus mengundang kepala daerah membicarakan pentingnya publik transportasi," ungkap Djoko.
Antrean di Pelabuhan Merak, Banten (Antara)
Di sisi lain, mandeknya sistem transportasi terpadu justru ada di Kementerian Perhubungan sendiri. Selama ini, kata Djoko, Kemenhub abai menyiapkan kelembagaan sumber daya manusia mumpuni di daerah-daerah.
"Bahkan, dengan Menteri yang baru, agak khawatir Saya. Dua bulan ini yang dibahas (transportasi) online mulu," ungkap Djoko seraya menambahkan, "padahal online ini kecil. Kalau (transportasi online) enggak mau ikuti aturan, silakan (pergi). Ini Indonesia. Bahkan, Go-jek sudah mengganggu daerah. Dari awal saya sudah berpikir ini pasti menjadi masalah. Kesalahan Presiden juga kenapa dikasih hati."
Djoko menegaskan, sistem transportasi yang amburadul berpotensi menjadi batu sandungan bagi Presiden Jokowi membangun sistem transportasi terkoneksi antarmoda.
"Ujiannya adalah tahun ketiga. Kalau tahun ketiga tidak tampak, bisa gagal program ini," pungkas Djoko.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
