Reputasi Myanmar Dipertaruhkan dalam Konflik Rohingya
NAY PYI TAW – Reputasi pemerintah Myanmar di mata dunia tengah dipertaruhkan akibat konflik di negara bagian Rakhine. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Penasihat Khusus PBB untuk Mencegah Genosia Adama Dieng.
“Dugaan genosida harus diverifikasi dengan cepat dan pemerintah Myanmar harus memberikan akses ke area tersebut. Jika benar, maka nyawa ribuan orang di ujung tanduk. Reputasi Myanmar, pemerintahan yang baru terbentuk, dan pasukan militer dipertaruhkan,” tutur pria asal Senegal itu, seperti dimuat Reuters, Rabu (30/11/2016).
“Pemerintah Myanmar harus menunjukkan komitmen mereka kepada supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) semua warganya tanpa terkecuali. Tuduhan serius tersebut tidak bisa diabaikan atau tidak diteliti secara mendalam,” sambung pria berusia 66 tahun itu.
Konflik di negara bagian Rakhine membuat ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan dengan Bangladesh di tengah adanya dugaan penyiksaan oleh pasukan keamanan. Krisis tersebut merupakan tantangan besar terhadap sang pemenang Nobel Perdamaian dan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Tentara Myanmar dilipatgandakan kehadirannya di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh usai serangan terencana ke tiga pos penjagaan pada 9 Oktober 2016. Serangan tersebut menewaskan sembilan petugas kepolisian. Militer dan pemerintah Myanmar menolak segala tuduhan dari Muslim Rohingya dan aktivis HAM bahwa mereka memperkosa, membakar rumah, dan membunuh warga sipil selama operasi di Rakhine.
“Pemerintah butuh, sekali dan untuk selamanya, menemukan solusi berkelanjutan atas situasi Muslim Rohingya serta umat agama dan etnis minoritas lainnya di Myanmar. Solusi harus memenuhi standar HAM internasional di mana pemerintah telah berjanji untuk memenuhinya,” tutup Adama Dieng.
(Wikanto Arungbudoyo)
