Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Refleksi 12 Tahun Tsunami Aceh, Mari Tingkatkan Kualitas Mitigasi

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 26 Desember 2016 |08:02 WIB
Refleksi 12 Tahun Tsunami Aceh, Mari Tingkatkan Kualitas Mitigasi
Kondisi permukiman di Banda Aceh beberapa hari setelah diterjang tsunami pada 26 Desember 2004 (foto AFP)
A
A
A

HARI ini 12 tahun lalu, bencana tsunami meluluhlantakkan pesisir Aceh. Dunia ikut berduka, warga dari berbagai negara berbondong-bondong membantu Serambi Makkah bangkit. Konflik bersenjata yang mendera Aceh selama tiga dasawarsa mereda. Namun, Aceh harus terus meningkatkan kualitas mitigasi.

Minggu 26 Desember 2004 pagi. Langit Aceh cerah dan warga masih beraktivitas seperti biasa. Pukul 07.58 WIB, gempa 9,2 skala Richter (SR) mengguncang bumi. Pusatnya di dasar Sumadera Hindia, sekira 160 kilometer arah barat Aceh, dengan kedalaman 10 kilometer.

Kepanikan melanda. Warga berhamburan keluar rumah kemudian duduk di tanah. Sulit untuk berdiri, karena guncangannya sangat kuat. Orang-orang berzikir, mengumandangkan azan dan memanjat doa-doa seiring bumi mengayun dan bergetar keras hingga 10 menit, terlama sepanjang sejarah. Beberapa bangunan roboh, seperti swalayan Pante Pirak dan Hotel Kuala Tripa di Banda Aceh.

Guncangan gempa juga terasa hingga semenanjung Malaysia, Thailand, India, Srilanka, bahkan timur Afrika.

Swalayan Pante Pirak di Banda Aceh roboh saat gempa 9,2 SR pada 26 Desember 2004 (foto Antara)

Selepas gempa besar, terdengar beberapa ledakan yang diperkirakan dari dasar laut. Sinyal selular mati, komunikasi jarak jauh terputus keculi via radio satelit.

Tak lama kemudian air laut surut, ikan-ikan menggelepar. Karena masih minimnya pengetahuan tentang tsunami, banyak warga di dekat pantai kala itu malah memungut ikan. Sebagian lari ketakutan melihat fenomena langka itu.

Tiba-tiba ombak besar hitam pekat menuju daratan, melumat apa saja di sekitar pantai kemudian menyeretnya hingga 5 kilometer. Tsunami terdahsyat abad 21 itu bukan hanya menyapu Aceh, tapi juga berdampak ke pesisir 14 negara sepanjang Samudera Hindia. Merenggut lebih 200 ribu korban jiwa.

Tak terhitung harta benda yang hilang. Sebagian besar bangunan dekat pantai lenyap ditelan gelombang, hanya beberapa masjid yang tersisa. Mayat-mayat bergelimpangan di antara sampah dan kehancuran hasil kerja tsunami. Laut menelan permukiman hanya dalam beberapa detik. Denyut perekonomian dan aktivitas pemerintahan lumpuh total.

Jerit histeris korban luka dan mereka yang kehilangan orangtua, keluarga, sahabat serta sanak saudara nyaring tedengar di antara lantunan-lantunan takbir memuji Sang Pencipta.

Tsunami menghancurkan pesisir Aceh sepanjang 800 Km, jika ditarik garis lurus hampir setara sepanjang Kota Jakarta hingga Surabaya.

Taman

Taman Sari Kota Banda Aceh sesaat usai tsunami 26 Desember 2016 (foto Reuters)

Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias mencatat, 120 ribu rumah penduduk di Aceh hancur total. 600 ribu warga Aceh dan Nias kehilangan tempat tinggal. 1.617 Km jalan, 260 jembatan, dan 690 rumah sakit rusak berat.

Penduduk di sepenjuru dunia tercengang dengan petaka tsunami. Tanpa membedakan ras, suku, agama, mereka bersatu atas nama solidaritas membantu Aceh. 40 negara mengirimkan tentara ke Aceh untuk memberikan bantuan kemanusian. Inilah operasi militer non perang terbesar di dunia.

Pemerintah Indonesia sempat membelenggu Aceh dari asing dengan alasan konflik. Namun, tsunami membuat Aceh jadi daerah yang terbuka. Titik penting dari bencana adalah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat berdamai setelah 30 tahun lebih berseteru.

Kedua pihak meneken nota perdamaian di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Berakhirlah konflik bersenjata yang merenggut ribuan jiwa manusia dan sendi-sendi kehidupan di Aceh.

Peran paling besar saat tsunami melanda Aceh ditunjukkan jurnalis yang semula geraknya dibatasi oleh Penguasa Darurat Militer dan Sipil. Mereka mendobrak batasan yang dibuat pemerintah untuk memberitakan tsunami Aceh ke dunia luar.

Di tengah duka, kehancuran, dan keterbatasan fasilitas, jurnalis gigih mengabarkan pahit getir tsunami ke seantero jagad raya. Lewat karya mereka, mata dunia terbuka dan menggerakkan solidaritas bangsa-bangsa untuk membantu Aceh.

Total bantuan masuk ke Aceh dari berbagai negara diperkirakan mencapai Rp120 triliyun. Banyaknya uang dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan membuat pemerintah membentuk BRR Aceh-Nias melalui Kepres Nomor 63 Tahun 2005. Badan setingkat menteri itu dipimpin Kunturo Mangkusubroto.

BRR mencatat capaian pemulihan Aceh dari segi fisik di antaranya telah membangun 140.304 unit rumah, 1.115 fasilitas kesehatan, 1.759 gedung sekolah, 13 unit bandara, 23 pelabuhan laut, 3.996 Km jalan, 363 jembatan, 3.781 rumah ibadah, 996 gedung pemerintah.

Tsunami Aceh juga menggerakkan dunia peduli terhadap mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Berbagai negara mulai serius mengurus soal mitigasi. Badan-badan penanggalungan bencana bermunculan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Setelah 12 tahun berlalu, wajah Aceh menujukkan kemajuan pesat disegala lini. Kemajuannya melampaui yang terlihat sebelum tsunami. Hal ini tak terlepas dari semangat pantang menyerah untuk bangkit yang mendarah daging pada diri rakyat Aceh, ditambah tingginya solidaritas masyarakat dunia dalam membantu.

Seorang anak berlari di area objek wisata edukasi tsunami PLTD Apung Banda Aceh (Salman Mardira/Okezone)

Namun, Aceh tak boleh terlena. Masih ada pekerjaan rumah dalam hal pengurangan risiko bencana, karena bencana serupa bisa saja terulang di masa akan datang. Jadi, dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan kesadaran masyarakat akan mitigasi.

Aceh yang berdiri di atas pertemuan lempeng bumi memang rawan dengan segala bencana. Setelah tsunami 2004, sudah tak terhitung banjir, longsor, dan gempa terjadi. Tsunami 12 tahun lalu juga bukan yang pertama kali menerjang Serambi Makkah.

Berdasarkan penelitian geologi dilakukan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh bersama Earth Observatory Singapore (EOS), Aceh diperkirakan beberapa kali dihantam tsunami di antaranya pada tahun 1394 dan 1450 Masehi.

Tsunami purba kala itu dipercaya menjadi sebab hilangnya Kerajaan Lamuri pada abad 14 Masehi dan menenggelamkan pusat perkotaan Kerajaan Indrapurwa di Ujong Pancu, Peukan Bada, Aceh Besar.

Lamuri adalah Kerajaan Hindu yang pernah berjaya di ujung Sumatera, sebelum masuknya Islam dan mengubah nama wilayah itu menjadi Aceh. Lamuri yang berpusat di Lamreh, dekat Krueng Raya, Aceh Besar, diyakini sebagai cikal-bakal Kerajaan Aceh Darussalam pada 1496.

Tsunami pernah melanda Pulau Simeulue pada 1907. Tsunami dalam Bahasa Simeulue disebut “smong” memunculkan sebuah kearifan lokal di sana yang terus diwariskan secara turun-temurun; bila gempa terjadi warga harus lari ke bukit karena smong mengintai.

Peneliti dari Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Ibnu Rusydy mengatakan, setelah 12 tahun tsunami berlalu masyarakat sudah mulai waspada terhadap tsunami. Saat gempa besar terjadi, warga langsung melakukan evakuasi ke tempat lebih tinggi atau menjauh dari pantai.

“Ini berbeda sekali dengan kejadian (tsunami) 2004, di mana pengetahuan masyarakat tentang tsunami hampir tidak ada sama sekali,” ujar Ibnu yang juga dosen teknik geologi Fakultas Teknik Unsyiah kepada Okezone.

Siswa terlibat simulasi evakuasi tsunami  di atas Museum Tsunami Aceh (Salman Mardira/Okezone)

Dari sisi infrastruktur bencana, Aceh kini punya sedikitnya lima gedung evakuasi (escape building) termasuk satu Gedung TDMRC. Berikut sirine peringatan dini tsunami (TEWS) dan jalur evakuasi juga sudah mulai dibuat di beberapa titik termasuk jalan dua jalur yang siap dijadikan satu jalur saat bencana.

“Namun demikian, kita masih harus meningkatkan program-program, kesiapsiagaan dan mitigasi. Pemerintah daerah harus benar fokus pada program kesiapsiagaan seperti penguatan pengetahuan melalui program sekolah siaga bencana ke sekolah-sekolah,” ujar Ibnu.

Selama ini pemerintah dinilai sering fokus pada tanggap darurat saja, lalu mengabaikan program kesiapsiagaan dan mitigasi pascabencana. Padahal hal itu sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.

Ibnu Rusydy juga meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan berbasis mitigasi bencana dengan membuat perencanaan matang lebih dulu. “Sebelum perencanaan pembangunan itu dilakukan, pemerintah harus betul-betul memetakan kawasan rawan bencana dengan detail dan menyeluruh,” pungkasnya.

 

(Salman Mardira)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement