Tak hanya di Klaten, fenomena ini juga kerap terjadi di berbagai daerah yang ada di provinsi Sumatera Utara. "Di wilayah Sumut, Sumut hampir seluruh wilayah kabupaten kota itu melakukan itu. Terus di hampir seluruh daerah yg kepala daerahnya tidak punya orientasi jangka panjang. Sehingga rotasi dan mutasi jabatan itu dijadikan mesin ATM," jelas Masinton.
Belajar dari peristiwa OTT di Kabupaten Klaten, Masinton berharap peran tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bekerja maksimal untuk menghentikan praktik haram seperti ini.
Komisi III DPR, lanjut Masinton juga mendukung upaya penegakkan hukum yamg dilakukan berbagai institusi seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan untuk mencegah praktik-praktik pungli.
"Kami komisi III mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk melakukan monitoring baik itu pencegahan maupun penindakan terhadap pungli yang selama ini berlangsung di berbagai daerah," pungkasnya.
(Angkasa Yudhistira)