AKSI 121: Pihak Istana Terima Tuntutan Mahasiswa
JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menerima perwakilan demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) yang menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Deputi IV KSP, Eko Sulistyo mengatakan, para demonstran menyampaikan empat tuntutannya kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kantornya.
"Tadi dalam dialog kepala staf juga menerima tuntutan dari mahasiswa yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Staf dan koordinator pusat dari BEM SI ini, Bagus Tito Wibisono," ujar Eko.
Eko menjelaskan, tuntutan pertama yang diminta demonstran adalah masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pun akan memastikan agar tidak terjadi kelangkaan BBM.
"Dia tidak menyebut daerahnya (kelangkaan BBM), kita kejar juga, supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Kepala Staf kemudian langsung mengontak jajaran Direksi Pertamina untuk memastikan supaya tidak terjadi kelangkaan SPBU di wilayah Indonesia," jelas dia.
Tuntutan yang kedua, lanjut Eko, para demonstran juga menyoalkan dampak kenaikan BBM nonbersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga BBM mengakibatkan melambungnya harga bahan pokok makanan.
"KSP juga menegaskan bahwa terus memonitor agar hal itu tidak sampai terjadi," ujar Eko.
Sementara tuntutan ketiga demonstran BEM SI adalah persoalan kenaikan tarif dasar listrik 900 Volt Ampere (VA). Kendati demikian, kenaikan tarif dasar listrik dilakukan demi kepentingan rakyat.
"Ada ajakan dari Kepala Staf agar mahasiswa benar-benar turun memastikan, mengecek, dan melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini PLN ketika menemukan apa yang tadi disampaikan dijamin Kepala Staf ada pelanggaran di lapangan," jelas Eko.
Tuntutan terakhir mahasiswa tersebut adalah pada persoalan kenaikan tarif STNK dan BPKP. Menurut Eko, kenaikan ini juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. "Jika selama tiga bulan ditemukan pelanggaran dan kesalahan di lapangan, mahasiswa siap menegur dan kembali mengingatkan pemerintah," tutupnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
