PERISKOP 2017: Menanti Pemimpin Baru Ibu Kota, Siapa Paling Layak?
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 sebentar lagi akan dimulai. Setiap pasangan calon yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki lika-liku sendiri dan tak pelak menjadi sorotan publik.
Salah satu yang diperbincangkan adalah Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Selain Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Industri dan pemerintahan pun berpusat di sana sehingga kerap dianggap sebagai barometer Nusantara.
Namun, siapakah yang dapat menjadi pemimpinnya? Ya semua warga DKI masih menantinya karena ada tiga pasangan calon yang bersaing di Pilgub DKI Jakarta periode 2017-2022. Hari pencoblosan pun baru digelar pada 15 Februari 2017.
Pasangan calon nomor urut 1 diduduki anak dari presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan pasangannya Sylviana Murni yang sebelumnya bekerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasangan nomor urut 2 adalah calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat.
Sementara pasangan nomor urut 3 dimiliki mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Rasyid Baswedan, sebagai calon gubernur dan wakilnya Sandiaga Salahudin Uno yang berlatar pengusaha muda yang sukses di Indonesia.
Dinamika Pilgub DKI Jakarta 2017 terbilang panas karena gejolak yang dimunculkan selama perhelatan pesta demokrasi itu berlangsung. Sehingga, masyarakat harus jeli dalam memilih orang nomor satu yang bakal memimpin Ibu Kota.
Terlebih lagi setiap pasangan calon berbondong-bondong mencari simpati warga dengan menyampaikan berbagai program. Tentu, tujuannya agar bisa memikat hati masyarakat untuk memilih mereka pada hari pemilihan nanti.
Seperti pasangan calon nomor urut 1, Agus-Sylvi, yang memiliki 10 program unggulan. Terdiri dari (1) Bantuan langsung kepada golongan miskin dan kurang mampu. (2) Pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. (3) Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Kemudian, (4) Peningkatan kesehatan. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembebasan iuran BPJS layanan kategori kelas 3. (5) Peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan stabilisasi harga. (6) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. (7) Menjadikan Jakarta sebagai kota pintar, kreatif, dan ramah lingkungan (smart, creative and green city). (8) Peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga (neighborhood watch program). (9) Penegakan hukum dan keadilan bagi semua ‘justice for all. (10) Peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi (good governance dan birokrasi yang responsif).
Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Ahok-Djarot memiliki 11 program. Namun, beberapa program unggulan yang kerap diungkapkannya meliputi: (1) Reformasi birokrasi untuk memberikan layanan optimal, jujur, dan transparan kepada masyarakat. (2) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (3) Memberikan jaminan pendidikan. (4) Memberikan layanan transportasi murah.
Sementara pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Anies-Sandi, memiliki 23 program. Namun dari puluhan program tersebut, Anies-Sandi memaparkan tiga program unggulan di setiap kampanyenya. (1) OKE OCE atau Satu Kecamatan One Center for Enterpreneurship yang maksudnya adalah satu kecamatan akan ada pusat kewirausahaan. (2) Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). (3) Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS Plus).
Dinamika Pilgub DKI berjalan sengit, hingga munculnya video dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada pertengahan September 2016, ia mengutip Surah Al Maidah Ayat 51.
Desakan publik begitu kuat yang dikomandoi Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) agar menghukum Ahok. Aksi Bela Islam 411 dan 212 pun menjadi sorotan dunia.
Ahok kini menjadi terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kendati hal itu tak mengugurkan pencalonannya karena belum berkekuatan hukum tetap.
Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ruang bagi ketiga pasangan calon untuk melakukan debat publik sebanyak tiga sesi. Pada debat publik, KPU DKI mewajibkan hadir bagi setiap pasangan calon karena bagian dari tahapan pilkada.
“Debat yang dilaksanakan KPU karena bagian dari tahapan pilkada. Maka, seluruh paslon harus hadir," kata Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno kepada Okezone beberapa waktu lalu.
Debat publik dibagi menjadi tiga sesi. Sesi I akan diselenggarakan 13 Januari 2017, sesi II pada 27 Januari, dan sesi III pada 10 Februari. Debat publik ini akan menjadi panggung bagi tiap pasangan calon untuk menggambarkan program visi dan misinya.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai calon yang dapat memimpin Jakarta harus bisa memberikan solusi atas persoalan macet, banjir, dan kemiskinan yang masih mendera. Mudahnya mencari pemimpin yang laik, kata Ray, dapat dilihat dari visi dan misi setiap pasangan calon.
"Tentu pemimpin yang dapat menyelesaikan (macet, banjir, kemiskinan). Cuma kan kalau bicara menyelesaikan harus dilihat visi-misinya. Ya tentu dalam visi-misi tentu bisa menjawab itu semua," ucapnya kepada Okezone.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu menambahkan, rekam jejak setiap pasangan calon juga perlu menjadi bahan pertimbangan warga dalam memilih pemimpinnya. Sehingga, mereka yang terpilih nanti benar-benar orang yang memiliki integritas.
"Oleh karena itu, mungkin selain membaca visi-misi siapa yang paling relevan, rasional, yang paling masuk akal menjawab tantangan (persoalan Jakarta) itu tentu perlu melihat track record masing-masing kandidat ini," paparnya.
"Apakah track record mereka menunjang visi dan misi itu. Terkait kinerja, kejujuran, transparansi, dan partisipasi. Saya pikir modal-modal itulah yang korelasi antar-track record itu, apa yang menjadi acuan bagi pemilih untuk menetapkan apakah mereka memilih pasangan cagub 1, 2, atau 3," tambahnya.
Ray pun mengingatkan masyarakat jangan mudah tergiur dengan visi dan misi pasangan calon karena bisa jadi hal tersebut hanya trik mereka untuk menarik suara di pemilihan pada 15 Februari 2017. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk menelaah dengan aktif mencari tahu latar belakang setiap pasangan calon sebelum memutuskan pilihannya.
"Jadi, jangan hanya lihat visi-misinya. Kalau cuma itu yang dilihat yah hampir bisa disebut bagus-bagus. Tapi dilihat track record-nya juga. Dengan visi dan misi seperti ini apakah masuk akal atau tidak ataukah visi-misi seperti ini bisa dipercaya (direalisasikan) oleh paslon itu," jelasnya.
Apa pun itu, warga DKI yang berhak menentukan pilihannya pada 15 Februari 2017. Semoga Jakarta mendapatkan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan dan mampu untuk menuntaskan berbagai persoalan di Ibu Kota.
(Arief Setyadi )
