Share

Proses Lelang Aset Hotel Panghegar Bandung Sudah Sesuai Hukum

Feri Agus Setyawan, Okezone · Senin 30 Januari 2017 16:41 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 30 525 1605126 proses-lelang-aset-hotel-panghegar-bandung-sudah-sesuai-hukum-5u3PP6qHV9.jpg Ilustrasi (Okezone)

BANDUNG - Kurator, PT Bank Bukopin, PT Mitrakarya Niaga Sukses, Perkumpulan  Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah  Susun (P3SRS) Grand Royal Panghegar dan Perwakilan Pembeli Panghegar Residence meyakini proses lelang terhadap Aset Hotel Panghegar Bandung telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Kronologis kejadian sendiri berawal dari Group Hotel Panghegar milik Cecep Rukmana yaitu PT Panghegar Kana Legacy dinyatakan pailit pada 2016, dengan sebelumnya gagal mencapai perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Setelah itu, PT Hotel Panghegar sebagai holding dan PT Panghegar Kana Properti sebagai anak perusahaan sedang dalam kondisi sudah tidak mampu membayar utang perusahaan yang antara lain Pajak Pemerintah Pusat sejak 2012, Pajak Pemerintah Daerah, Bank Bukopin dan Bank BRI, suplier, kontraktor, serta rental guarentee/revenue sharing.

Selaku Kurator, Tonggo Silalahi menyatakan Hotel Panghegar juga telah menunggak pembayaran pajak atas hotel dan restoran yang seharusnya dapat dilaksanakan, namun faktanya belum ada pembayaran.

"Ada juga tunggakan pajak dari PT Panghegar Kana Properti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung sejak tahun 2012 yang mengakibatkan penyitaan bangunan kondotel Grand Royal Panghegar," kata Tonggo yang diamini kurator lainnya Rifwaldi Rivai M Noer dan Jimmy Simanjuntak, Senin (30/1/2017).

Sementara itu, kuasa hukum Bank Bukopin, Purwoko mengaku sebagai kreditur pemegang hak jaminan kebendaan pihaknya telah memberikan kesempatan berulang kali kepada Group Hotel Panghegar untuk untuk melakukan pembayaran.

Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan kemudahan dalam bentuk restrukturisasi saat debitur mengalami kesulitan, peringatan, teguran baik secara lisan maupun tertulis, serta memberikan kesempatan mencari investor untuk PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti (Debitur) guna menyelesaikan seluruh  kewajibannya. Akan tetapi, dalam perjalanan debitur tetap melakukan wanpretasi.

Menurut Purwoko, Bank Bukopin pun sempat mengajukan permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan memberikan kesempatan kembali kepada debitur untuk menyelesaikan permasalahan termasuk mencari investor.

"Kesempatan tersebut tidak digunakan secara baik dan terbukti tidak ada satu pun investor yang memiliki kemampuan keuangan atau bersedia menyelesaikan kewajiban utangnya. Hal ini mengakibatkan proposal perdamaian yang diajukan ditolak kreditur, yang mengakibatkan PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti dinyatakan pailit," ungkapnya.

Atas dasar itu, lanjut Purwoko, seluruh harta milik PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti di bawah penguasaan tim kurator, Bank Bukopin melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

"Lelang pertama pada 20 September 2016 namun tidak ada penawar, lalu dilaksanakan kembali  lelang ulang (kedua) pada 29 September 2016. Saat itu peserta lelang yang menyetorkan nilai jaminan hanya satu dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang yaitu PT Mitrakarya Niaga Sukses," ujarnya.

Purwoko menjelaskan, hari pelaksanaan lelang Bank Bukopin masih memberikan kesempatan debitur untuk menyelesaikan permasalahan, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar.

Kurator telah mengimbau agar pemenang lelang dapat menyerap dan mengakomodir para karyawan Hotel Panghegar dengan mengedepankan sikap profesional, dan hal itu disambut baik oleh pemenang lelang.

Namun, menurut Purwoko, pihak PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti ternyata masih  mengirimkan somasi dan mendaftarkan gugatan baik kepada kurator dan bank walaupun seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan.

Untuk itu, kurator dan bank akan menggunakan hak hukum serta mempertimbangkan mengajukan gugatan balik kepada PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti. Selain itu, terhambatnya proses penyelesaian sertifikat Grand Royal Panghegar karena ada gugatan eks Direksi PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti. Kondisi ini menyebabkan pemilik apartemen dan kondotel tidak mendapat kepastian.

Pelaksana Tugas Ketua Perkumpulan Pemilik dan Penghuni Grand Royal Panghegar, Citra Hartati menjelaskan bahwa pemilik unit telah menunggu proses pemberian Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) sejak 2010, yang juga ditegaskan oleh Gatut Awantoro sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris.

"Untuk proyek sejenis yang dibangun oleh developer lain  pemilik paling lambat hanya menunggu tiga tahun," katanya.

Selain itu, pemilik Panghegar Residence-Lembong, Yusak Setiawan menerangkan penjualan Panghegar Residence merupakan proyek yang belum  mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bandung, namun faktanya sudah dijual PT Panghegar Kana Properti.

Oleh karena itu para pemilik unit menghimbau kepada eks pengurus dan pemegang saham PTHotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti serta pihak-pihak manapun agar segera menghentikan segala upaya yang dapat menghambat proses pengurusan sertifikat dan pembangunan Panghegar Residence.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini