JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia apabila pembantaian etnis Rohingya tidak segera diberhentikan. Apalagi, perbuatan keji yang dilakukan oleh tentara Myanmar tersebut dinilai mampu melebar ke Indonesia.
"Sangat bagus kalau Dubes (Myanmar) dipanggil Menlu untuk mengaskan perilaku Myanmar perilaku yang sangat tidak disenangi dan merugikan. Jadi, kalau Anda (Myanmar) tidak bisa menyelesaikan, Menlu bisa menyampaikan Anda (Dubes) tidak disenangi Indonesia dan Anda bisa meninggalkan Indonesia. Itu bagian yang bisa disampaikan," kata Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat menghadiri acara pemotongan hewan kurban di DPP PKS, Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Hidayat menilai, penting bagi pemerintah untuk mengecam adanya dugaan genosida dan persekusi atas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine tersebut. Apalagi, perlakukan yang didapat etnis Rohingya di Tanah Burma tersebut juga mampu berpolarisasi hingga ke Tanah Air.
"Kalangan kami dari saudara Buddha pun penting untuk menegaskan bahwa mereka juga menolak dan tidak setuju dengan perilaku genosida, prilaku intoleran dan prilaku teror yang dilakukan oleh orang-orang Myanmar itu. Itu suapaya orang-orang di Indonesia tahu bahwa merea (orang Buddha) juga menolak terorisme dan genosida atau persekusi terhadap muslim minoritas di Myanmar," ujarnya.
Hidayat berharap, peristiwa yang dialami etnis Rohingya tidak menjalar hingga ke Indonesia. Kendati, kondisi tersebut juga rentan akan terjadi apabila pemerintah Indonesia tidak tegas dalam menyikapi kasus Rohingya tersebut.