JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia apabila pembantaian etnis Rohingya tidak segera diberhentikan. Apalagi, perbuatan keji yang dilakukan oleh tentara Myanmar tersebut dinilai mampu melebar ke Indonesia.
"Sangat bagus kalau Dubes (Myanmar) dipanggil Menlu untuk mengaskan perilaku Myanmar perilaku yang sangat tidak disenangi dan merugikan. Jadi, kalau Anda (Myanmar) tidak bisa menyelesaikan, Menlu bisa menyampaikan Anda (Dubes) tidak disenangi Indonesia dan Anda bisa meninggalkan Indonesia. Itu bagian yang bisa disampaikan," kata Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat menghadiri acara pemotongan hewan kurban di DPP PKS, Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Hidayat menilai, penting bagi pemerintah untuk mengecam adanya dugaan genosida dan persekusi atas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine tersebut. Apalagi, perlakukan yang didapat etnis Rohingya di Tanah Burma tersebut juga mampu berpolarisasi hingga ke Tanah Air.
"Kalangan kami dari saudara Buddha pun penting untuk menegaskan bahwa mereka juga menolak dan tidak setuju dengan perilaku genosida, prilaku intoleran dan prilaku teror yang dilakukan oleh orang-orang Myanmar itu. Itu suapaya orang-orang di Indonesia tahu bahwa merea (orang Buddha) juga menolak terorisme dan genosida atau persekusi terhadap muslim minoritas di Myanmar," ujarnya.
Hidayat berharap, peristiwa yang dialami etnis Rohingya tidak menjalar hingga ke Indonesia. Kendati, kondisi tersebut juga rentan akan terjadi apabila pemerintah Indonesia tidak tegas dalam menyikapi kasus Rohingya tersebut.
"Jadi ada yang mengusulkan kalau kemudian dari Walubi atau dari organisasi kawan-kawan kami dari Buddha untuk mengirimkan delegasinya ke Myanmar untuk kemudian mengkomunikasikan kepada Myanmar bahwa relasi muslim dan Buddha begitu bagus di Indonesia. Minoritas di sini amat dilindungi di hormati. Sewajarnya bila kemudian hal ini dilakukan juga di Myanmar. Diplomasi ini akan sangat baik dan membantu," jelas Wakil Ketua MPR itu.
Ia mengatakan, permasalahan Rohingya telah menjadi sorotan dunia dengan adanya kecaman dari Sekjen PBB Antonio Gueterres yang meminta tentara Myanmar untuk menahan diri. Sehingga, Indonesia dapat menekan Myanmar untuk mengakhiri kekerasan terhadap etnis Rohingya hingga memberikan status kewarganegaraan seperti yang juga disampaikan mantan Sekjen PBB Kofi Annan.
"Negara lain seperti Turki telah tegaskan siap membela kemanusiaan ini dan membantu Bangladesh segala terkait membiayai pengungsi Myanmar itu. Seharusnya Indonesia sebagai negara ASEAN terbesar muslim yang sangat dihormati, muslim juga terbasar di sini ada relasi bagus antara muslim dengan Buddha," lanjutnya.
"Supaya Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas dan terbuka kepada pemimpin Myanmar untuk hentikan tragedi kemanusiaan ini. Hal itu agar meminta untuk menirut Indoensia bagaimana hadirkan harmoni antara muslim dan minoritas supaya masalah ini bisa diselesaikan," tukasnya.
(Angkasa Yudhistira)