Referendum Berakhir Rusuh, Pemimpin Catalunya Minta Mediasi Dunia Internasional
BARCELONA – Pemimpin kelompok separatis Catalunya meminta komunitas internasional untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara wilayah otonomi tersebut dengan Pemerintah Spanyol di Madrid menyusul kekerasan yang terjadi pada pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya, Senin, 1 Oktober. Ratusan orang terluka setelah polisi Spanyol menembakkan peluru karet untuk membubarkan pelaksanaan pemungutan suara.
BACA JUGA: Mencekam! Referendum Catalunya Berujung Bentrok, 760 Orang Jadi Korban
Hasil referendum menunjukkan sebagian besar warga Catalunya memilih untuk mendirikan negara yang merdeka dan memisahkan diri dari Spanyol. Namun, Pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut ilegal dan pemisahan diri Catalunya harus diboikot dan ditentang.
"Ini bukan urusan domestik. jelas bahwa kami memerlukan mediasi", kata Pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont dalam sebuah konferensi pers.
"Kami tidak menginginkan pemisahan diri yang traumatis. Kami menginginkan sebuah pemahaman baru dengan negara Spanyol," tambahnya sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (3/10/2017).
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Spanyol, Mariano Rajoy bertemu dengan para pemimpin partai politik lainnya dan pemerintah konservatifnya mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa dia sedang mencari respons bersama terhadap krisis tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan juga bahwa Rajon telah berbicara dengan pemimpin Eropa lainnya dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka terhadap kewenangan konstitusional Spanyol.
BACA JUGA: Menjelang Referendum, Warga Catalunya Bersiap Hadapi Polisi di TPS
Juru bicara Uni Eropa (UE) menolak mengatakan apakah Brussels akan bersedia melakukan mediasi. Sampai saat ini UE masih bungkam meski bukanlah hal yang aneh jika organisasi supranasional itu mengambil langkah terkait urusan dalam salah satu negara anggotanya.
Para pemimpin Eropa lainnya kebanyakan menghindar untuk mengomentari apa yang mereka anggap sebagai masalah internal. Meski begitu, beberapa di antara mereka telah menyatakan keprihatinannya atas kekerasan yang terjadi pada pelaksanaan referendum.
(Rahman Asmardika)
