Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan
MADRID - Langkah tegas diambil Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy terkait krisis yang saat ini terjadi di Wilayah Otonomi Catalunya. Pemerintah Spanyol memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan di Catalunya usai menggelar rapat kabinet darurat pada Sabtu 21 Oktober.
BACA JUGA: PM Spanyol Beberkan Dua Tujuan untuk Catalunya, Apa Saja?
Dengan demikian, pemerintah otonomi khusus Catalunya kehilangan haknya. Madrid juga akan memecat Presiden Carles Puigdemont, membubarkan Parlemen Catalunya, serta meminta digelarnya pemilihan umum regional. Putusan tersebut menunggu pengesahan dari Senat Spanyol.
“Kami akan mengajukan pada Senat, dengan tujuan melindungi kepentingan umum bangsa, untuk memberikan wewenang bagi pemerintah agar mencopot Presiden Catalunya dan pemerintahannya,” ucap Mariano Rajoy dalam konferensi pers di Madrid, melansir dari Reuters, Minggu (22/10/2017).
Pria berusia 62 tahun itu berharap langkah-langkah tersebut akan menghentikan krisis politik usai digelarnya referendum kemerdekaan Catalunya pada 1 Oktober. Aksi Rajoy itu mendapatkan dukungan dari partai oposisi dan juga Raja Felipe yang tetap ingin Catalunya menjadi bagian dari Spanyol.
BACA JUGA: Diancam dengan Deklarasi Kemerdekaan, Spanyol Akan Cabut Status Otonomi Catalunya
Majelis Tinggi Parlemen Spanyol dijadwalkan menggelar pemungutan suara terkait rencana dari PM Mariano Rajoy tersebut pada Jumat 27 Oktober. Jika disahkan, maka Madrid akan mengontrol penuh finansial dan pengambilan kebijakan serta membatasi wewenang parlemen daerah Catalunya.
Pencabutan wewenang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang berlaku sejak reformasi pada 1978. Dengan demikian, langkah tersebut adalah implementasi pasal pertama dalam empat dekade terakhir di Negeri Matador.
BACA JUGA: Tak Gentar Ancaman Madrid, Catalunya Tolak Cabut Deklarasi Kemerdekaan
Pemerintah Wilayah Otonomi Catalunya sendiri juga masih dapat membubarkan parlemen daerah dan menggelar pemilihan umum sebelum Senat Spanyol membuat peraturan tersebut berlangsung efektif. Sesuai undang-undang Catalunya, pemilihan umum tersebut bisa dilangsungkan dalam jangka waktu dua bulan.
(Wikanto Arungbudoyo)
