Respons Rencana Pemecatan, Presiden Catalunya: Serangan Terburuk Spanyol sejak Kediktatoran Franco!
BARCELONA – Keputusan Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy agar Madrid mengambil alih pemerintahan di wilayah otonomi Catalunya menuai kecaman. Presiden Catalunya, Carles Puigdemont mengatakan, orang-orang Catalan tidak bisa menerima langkah ilegal yang dilakukan oleh Madrid.
BACA JUGA: Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan
Sebagaimana diberitakan, Spanyol ingin memecat seluruh jajaran pemerintah daerah Catalunya dan memaksa digelarnya pemilihan umum. Puigdemont menganggap serangan itu paling buruk sejak kediktaroran militer di bawah Jenderal Fransisco Franco.
“Saya meminta parlemen untuk bertemu dalam sidang pleno di mana kita, perwakilan kedaulatan warga negara, akan dapat memutuskan untuk melikuidasi pemerintah dan demokrasi kita serta bertindak sebagai konsekuensinya,” ujar Carles Puigdemont dalam pidatonya, melansir dari Reuters, Minggu (22/10/2017).
BACA JUGA: PM Spanyol Beberkan Dua Tujuan untuk Catalunya, Apa Saja?
Puigdemont bersama ribuan warga Catalunya menggelar unjuk rasa di Barcelona sebagai bentuk protes terhadap keputusan Pemerintah Pusat Spanyol. Keputusan tersebut diambil PM Mariano Rajoy seusai menggelar rapat kabinet darurat di Madrid pada Sabtu 21 Oktober.
“Kami akan mengajukan pada Senat, dengan tujuan melindungi kepentingan umum bangsa, untuk memberikan wewenang bagi pemerintah agar mencopot Presiden Catalunya dan pemerintahannya,” ucap Mariano Rajoy dalam konferensi pers di Madrid.
BACA JUGA: Tak Gentar Ancaman Madrid, Catalunya Tolak Cabut Deklarasi Kemerdekaan
Pria berusia 62 tahun itu berharap langkah-langkah tersebut akan menghentikan krisis politik usai digelarnya referendum kemerdekaan Catalunya pada 1 Oktober. Aksi Rajoy itu mendapatkan dukungan dari partai oposisi dan juga Raja Felipe yang tetap ingin Catalunya menjadi bagian dari Spanyol.
Majelis Tinggi Parlemen Spanyol dijadwalkan menggelar pemungutan suara terkait rencana dari PM Mariano Rajoy tersebut pada Jumat 27 Oktober. Jika disahkan, maka Madrid akan mengontrol penuh finansial dan pengambilan kebijakan serta membatasi wewenang parlemen daerah Catalunya.
BACA JUGA: Diancam dengan Deklarasi Kemerdekaan, Spanyol Akan Cabut Status Otonomi Catalunya
Pencabutan wewenang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang berlaku sejak reformasi pada 1978. Dengan demikian, langkah tersebut adalah implementasi pasal pertama dalam empat dekade terakhir di Negeri Matador.
Pemerintah Wilayah Otonomi Catalunya sendiri juga masih dapat membubarkan parlemen daerah dan menggelar pemilihan umum sebelum Senat Spanyol membuat peraturan tersebut berlangsung efektif. Sesuai undang-undang Catalunya, pemilihan umum tersebut bisa dilangsungkan dalam jangka waktu dua bulan.
(Wikanto Arungbudoyo)
