Alhamdulillah... Pemerintah Myanmar Beri Lampu Hijau kepada PBB untuk Bantu Pengungsi di Rakhine
YANGON - Pemerintah Myanmar telah sepakat untuk mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melanjutkan distribusi makanan di negara bagian Rakhine Utara. Selama dua belan terakhir, Pemerintah Myanmar menutup semua bantuan dari PBB.
Kesepakatan tersebut, yang rinciannya masih dibicarakan, muncul saat UNICEF melaporkan bahwa anak-anak pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh "mendekati kematian" akibat malnutrisi. Badan Pangan Dunia PBB (WFP) sebelumnya mendistribusikan jatah makanan kepada 110.000 orang di negara bagian Rakhine Utara, baik untuk Muslim Rohingya maupun kepada pengungsi Buddha.
Serangan militan Rohingya di pos-pos penjagaan memicu tindakan keras tentara dan membakar desa yang dihuni oleh etnis Rohingya. PBB pun juga telah menggambarkan hal tersebut sebagai pembersihan etnis dan PBB belum dapat mengakses Rakhine Utara untuk memberikan bantuan sejak saat itu.
BACA JUGA: Kejam! Pemerintah Myanmar Tutup Semua Bantuan dari Organisasi PBB untuk Rohingya
"WFP telah diberi lampu hijau untuk melanjutkan operasi bantuan pangan di bagian utara Rakhine. Kami bekerja sama dengan pemerintah untuk mengoordinasikan rinciannya, " kata juru bicara WFP Bettina Luescher di Jenewa, dilansir Reuters, Jumat (27/10/2017).
Dia tidak memiliki rincian waktu atau cara pendistribusian makanannya ke Rakhine utara dan mengatakan bahwa pihaknya masih membahas hal tersebut dengan pihak berwenang di Myanmar.
"Kita harus bisa melihat bagaimana situasinya di lapangan. Sangat sulit untuk mengatakan hal-hal ini jika Anda tidak bisa masuk," ungkap Luescher.
BACA JUGA: Kronologi Kekerasan di Rakhine Pemicu Eksodus Muslim Rohingya
Sekadar diketahui, Pemerintah Myanmar sempat menutup semua akses bantuan dari semua badan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan pasokan makanan, air, dan obat-obatan kepada ribuan warga Rohingya. Mereka juga terpaksa menghentikan distribusi ke negara bagian Rakhine Utara setelah kelompok gerilyawan menyerang pasukan pemerintah pada Kamis 24 Agustus dan dibalas oleh tentara dengan membunuh ratusan orang. Akibat insiden itu, ribuan orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar.
Kantor Koordinator Residen PBB di Myanmar mengatakan bahwa pemasokan ditunda karena situasi keamanan dan larangan kunjungan dari Pemerintah Myanmar. Dalam kekerasan paling mematikan selama beberapa dekade di wilayah tersebut, kelompok militer dianggap melakukan kekejaman terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya yaitu melakukan penganiayaan hingga pembantaian. Puluhan ribu etnis Rohingnya meninggalkan desa-desa mereka yang terbakar dan menuju Bangladesh.
(pai)
(Rifa Nadia Nurfuadah)
