Anggaran Perencanaan Pembangunan Gedung DPR Rp 601 Miliar? Fahri Hamzah: Nggak Mungkin lah!
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak setuju adanya pernyataan yang menyebutkan alokasi anggaran proyek pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebesar Rp 601 miliar hanya untuk tahap perencanaan saja.
"Rp 601 miliar untuk manajemen konstruksi perencanaan nggak mungkin lah, konsultan itu paling Rp 30 miliar paling banyak," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Menurut Fahri, anggaran Rp 601 miliar merupakan anggaran yang baru disahkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran tersebut terkategorikan tahun jamak (multiyears) sehingga diputuskan untuk dianggarkan sebesar Rp 601 miliar di awal.
Anggaran tersebut, tak hanya untuk perencanaan saja, tetapi juga untuk pembangunan konstruksi tahap awal sekaligus. "Semua, salah itu yang ngomong, saya lebih ngerti kalau soal itu multiyears itu tahun pertama aja," katanya.
Fahri menuturkan anggaran Rp 601 miliar itu mencakup semuanya antara lain konsep penataan kawasan parlemen sampai ke pembiayaan pembangunan. Ia menjelaskan kawasan kompleks parlemen nantinya akan dilengkapi dengan alun-alun demokrasi, museum, dan perpusatakan.
"Ya konsep lah, konsep kawasan karena ini konsep harus ditata ya kan disitu ada alun-alun nya, disini jadi kawasan heritage ini kan ini untuk masyarakat disitu museum, disitu nanti perpustakaan, nah kawasan ini disebut kawasan ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat. Jadi nanti ada tamu yang dari sini itu tamunya ga perlu diperiksa kenapa karena ini kan kawasan publik," tuturnya.
Sedangkan untuk bangunan ruang kerja anggota DPR nanti masuk dalam kawasan politik dimana terdapat berbagai ruang rapat dengan pengawasan ketat yang perlu mendapatkan desain yang apik.
"Desain itu biayanya sederhana lah sebagaimana biaya konsultan kan ada ketentuannya biaya konsultan," jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menuturkan anggaran sebesar itu baru akan dikeluarkan untuk proses perencanaan saja, seperti biaya konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi untuk proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari pembangunan gedung baru DPR hingga alun-alun demokrasi.
Diketahui jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp 601 miliar, rinciannya biaya pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.
Total alokasi anggaran sebesar Rp 601 miliar itu masuk ke dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.
"Pemerintah sudah ada anggaran Rp 601 miliar. Dikhususkan untuk perencanaan saja," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 26 Oktober 2017 pekan lalu.
(fin)
(Amril Amarullah (Okezone))
