Image

HISTORIPEDIA: Jalan Panjang Akhiri Apartheid di Afsel, dari Resolusi PBB hingga Kepresidenan Nelson Mandela

Rifa Nadia Nurfuadah, Jurnalis · Senin 06 November 2017, 06:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 05 18 1808668 historipedia-jalan-panjang-akhiri-apartheid-di-afsel-dari-resolusi-pbb-hingga-kepresidenan-nelson-mandela-bt7sGDmvFV.jpg Nelson Mandela. (Foto: Reuters)

HARI ini pada 1962, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang mengutuk praktik pemisahan ras (apartheid) di Afrika Selatan. PBB juga menyerukan kepada anggotanya untuk mengakhiri hubungan kemitraan militer dan ekonomi dengan negara tersebut.

Diterapkan pada 1948 hingga 1993, apartheid, yang berasal dari bahasa Afrika bermakna 'memisahkan' adalah kebijakan pemerintah yang memisahkan ras sehingga menimbulkan diskriminasi politik dan ekonomi antara warga kulit putih di Afrika Selatan dengan penduduk asli.

Di antara berbagai ketidakadilan tersebut, orang-orang kulit hitam dipaksa hidup di area terpisah dan tidak dapat memasuki lingkungan yang didiami warga kulit putih kecuali mereka memiliki izin khusus. Meski warga kulit putih ini hanya sedikit jumlahnya, mereka menguasai mayoritas tanah dan kesejahteraan di Afrika Selatan.

BACA JUGA: HISTORIPEDIA: Deklarasi Balfour, Sepucuk Surat yang Mengawali Penderitaan Panjang Rakyat Palestina

 

Pada 1960, para demonstran tidak bersenjata di Sharpeville, dekat Johannesburg, Afrika Selatan dibantai. Kala itu 69 warga kulit hitam terbunuh dan 180 orang lainnya terluka. Tidak hanya membuka mata dunia, insiden ini juga membuat dukungan untuk pergerakan anti-apartheid meluas. Ironisnya, hanya sedikit mitra dagang Barat yang menerapkan embargo penuh terhadap Afrika Selatan.

Meski demikian, dilansir History, Senin (6/11/2017), penentang apartheid di PBB juga lebih banyak. Dan pada 1973, sebuah Resolusi PBB menyebut bahwa apartheid adalah kejahatan kemanusiaan. Pada 1974, Afrika Selatan diskors dari Sidang Majelis Umum PBB.

Setelah puluhan tahun aksi mogok, beragam sanksi dan tak terhitung unjuk rasa dengan kekerasan, akhirnya banyak hukum apartheid dibatalkan pada 1990. Pada 1991, di bawah komando Presiden President F.W. de Klerk, Pemerintahan Afrika Selatan menghapus semua hukum apartheid dan berkomitmen untuk menulis konstitusi baru.

Pada 1993, transisi pemerintahan menuju era mulitiras dan multipartai disetujui. Setahun kemudian, Afrika Selatan menyelenggarakan pemilu pertama. Aktivis politik Nelson Mandela menjadi presiden pertama Afrika Selatan. Mandela sendiri menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara bersama para pemimpim anti-apartheid setelah didakwa berkhianat pada negara.

Pada 1996, Komite Pencari Fakta dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (TRC) dibentuk. Dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian 1984, Uskup Desmond Tutu, mereka menyelidiki berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama sistem apartheid pada periode 1960 hingga 10 Mei 1994, hari di saat Mandela dilantik sebagai presiden.

BACA JUGA: HISTORIPEDIA: Pilih Jalan Perdamaian, Kelompok Pemberontak Irlandia Resmi Letakkan Senjata

Tujuan komite ini tidak untuk menghukum, tetapi menyembuhkan negara itu melalui penyelesaian berbagai masalah di masa lalu secara terbuka. Orang-orang yang mengakui kesalahan mereka dapat mengajukan pengampunan.

TRC mendengarkan kesaksian 20 ribu saksi dari semua pihak yaitu korban dan keluarganya, juga para pelaku kekerasan. Pada 1998, TRC merilis laporan mereka dan mengutuk semua organisasi politik yang mendukung kekerasan tersebut, termasuk pemerintahan dan Kongres Afrika Selatan pada masa itu.

Merujuk pada rekomendasi TRC, pemerintah Afrika Selatan memulai pemberian tunjangan ganti rugi hingga USD4.000 (sekira Rp53 juta) per orang pada 2003.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini