HARI PAHLAWAN: Melihat Peran NU Dibalik Gerakan Perlawanan Rakyat Surabaya
JAKARTA - Tak dipungkiri kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah lepas dari perjuangan para tokoh agama, salah satunya adalah para kiai dan santri pondok pesantren. Sejarah mencatat, salah satu fragmen penting dari rangkaian perjalanan panjang tersebut adalah resolusi jihad (perjuangan, red) KH Hasyim Asy’ari, pendiri ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU).
Meskipun buku sejarah nasional Indonesia tidak mencantumkan catatan penting mengenai resolusi jihad sebagai konteks peperangan, namun arti pentingnya akhirnya ditandai secara nasional yang senantiasa identik dengan Hari Pahlawan 10 November. Pertempuran dahsyat itu diinspirasi dan digerakkan oleh Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari.
Meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya, bukanlah perang yang tanpa sebab. Ada banyak faktor dan alasan yang menjadi pemantik semangat pertempuran dan perlawanan itu. Salah satu pemantik utama perlawanan itu adalah fatwa Resolusi Jihad yang dimotori oleh KH M Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama NU.
Fatwa Resolusi Jihad adalah landasan historis-filosofis yang menjadi bahan bakar serta energi perlawanan 'arek-arek' Suroboyo sehingga mereka bertindak tanpa ragu sama sekali. Dalam pusaran momentum Resolusi Jihad itulah sesungguhnya Bung Tomo mulai banyak diperhitungkan.
Ia tercatat beberapa kali sowan kepada KH M Hasyim Asy'ari ke Tebuireng. Mbah Hasyim--sapaan karib KH M Hasyim Ays'ari--adalah sosok sepuh yang sangat mengerti potensi. Ia tampaknya membaca bakat "pembakar semangat" yang ada dan dimiliki oleh Bung Tomo kala itu.
Menurut catatan Direktur Museum NU Achmad Muhibbin Zuhri, terdapat dua naskah Resolusi Jihad. Pertama, naskah “Resolusi Djihad fi Sabilillah, salinannya dikoleksi oleh Museum NU. Naskah tersebut berisi pandangan-pandangan dan pertimbangan yang berkembang pada rapat besar wakil-wakil daerah pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Kedua, naskah “Resoloesi Moe’tamar Nahdlatoel Oelama’ ke-XVI” di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946.
