Soal Penggantian Setya Novanto, MKD Buka Peluang Panggil KPK
Opsi pertama, kata dia, MKD akan menyerahkan rekomendasi ke Fraksi Golkar untuk segera menindaklanjuti dilakukan pergantian posisi Novanto sebagai Ketua DPR. Pasalnya, posisi yang diduduki tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP ini sangat urgent dan sesegera mungkin harus diisi.
"Dan tidak bisa dibiarkan kosong," tegasnya.
Bilamana Golkar tidak menarik posisi Novanto dari jabatannya di DPR, maka MKD akan mengambil sikap. "MKD akan memproses kasus ini dan segera mengambil suatu keputusan karena ini tidak bisa dibiarkan," tandas Sudding.
Politikus Hanura ini menerangkan, mekanisme penyelesaian perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan bisa didasarkan atas aduan masyarakat ataupun tanpa adanya aduan.
"Dan (kasus) Pak SN ini bisa dilakukan tanpa pengaduan karena ini menyangkut masalah institusi, menyangkut masalah ketua dan saya kira ini sudah diberitakan secara massif dan ini juga merespon desakan tuntutan suara-suara masyarakat yang ada di luar," tuturnya.
