Golkar Harus Pilih Ketua Umum yang Tak Membawa Kepentingan Pribadi
JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar disebut-sebut bakal terselenggara di bulan Desember, dengan agenda memilih Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto yang telah menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Sejumlah nama pun telah muncul dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua umum. Dua nama yang berpotensi untuk bersaing yakni Plt Ketum Golkar Idrus Marham dan Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan agar Partai Golkar bisa memilih ketua umum yang tidak mengusung ambisi pribadi, namun benar-benar mampu membawa aspirasi kader di akar rumput dan masyarakat luas.
(Airlangga Hartarto. Foto dok Okezone)
“Ketua umum yang baik untuk Golkar saat ini adalah yang tidak punya agenda pribadi, tapi agenda bersama kader. Jadi ketua umum Golkar bukan karena membawa kepentingannya, tapi demi kepentingan sebagian besar kader di grass root (akar rumput-red),” ujar Pangi kepada Okezone, Kamis (7/12/2017).
- Baca Juga: Datang ke Istana, Nusron Klaim Jokowi Peduli Nasib Golkar
- Baca Juga: Soal Caketum Golkar, Idrus Cuek Kubu Airlangga Dorong Upaya Aklamasi
Pangi menambahkan Golkar saat ini membutuhkan figur yang mampu menyatukan kader-kadernya, bukannya malah membawa perpecahan.
“Maka butuh orang yang sudah terbukti mampu membawa Golkar pada perjalanan tanpa perpecahan,” tegasnya.
Nama Airlangga menjadi calon kuat untuk menggantikan Setnov di posisi nomor satu Golkar. Sebanyak 31 DPD dari 34 DPD Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Airlangga. Terlebih, Ketua DPD Jawa Barat Golkar, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah merestui jika Menteri Perindustrian itu, bisa maju menjadi ketum Golkar.
- Baca Juga: Johan Budi: 'Restu' Presiden Jokowi ke Airlangga Jangan Disalahmaknai
- Baca Juga: Soal Calon Ketua Umum, Golkar: Yang Mau Maju Ada 4 Orang
Pun demikian, Pangi mengingatkan Presiden Jokowi agar menterinya tidak memiliki rangkap jabatan agar bisa fokus bekerja.
(Idrus Marham. Foto Okezone)
“Presiden Jokowi hanya memberi izin terkait pencalonan Airlangga, tapi soal mekanisme (pemilihan ketua umum-red) dikembalikan ke internal Partai Golkar. Jokowi tentu akan memegang komitmen agar menterinya tidak rangkap jabatan,” tutur Pangi.
Penetapan waktu Munaslub Golkar diketahui akan berlangsung pada 16-17 Desember 2017. Setya Novanto melalui Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena, telah menyatakan siap mundur dari jabatan ketua umum Golkar. Meski begitu, Melki menyampaikan Setnov masih menunggu waktu yang tepat, untuk menyampaikan dirinya mundur dari ketum Golkar secara tertulis.
(Rachmat Fahzry)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
