Gubernur Bengkulu Non Aktif Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta
BENGKULU - Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari dituntut pidana 10 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima dan meminta uang senilai Rp1 miliar dari pihak kontraktor terkait proyek jalan di Bengkulu.
Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK, Khaerudin di Bengkulu, tuntutan berat tersebut mengingat Ridwan Mukti merupakan penyelenggara negara dan posisinya sebagai kepala daerah.
(Baca Juga: Nah! Mantan Gubernur Bengkulu Dituntut 3 Tahun Bui)
"Terdakwa ini tidak punya niat baik di persidangan dan menyangkal perbuatan yang nyatanya terbukti di fakta persidangan. Selain itu mereka adalah pelaku, berbeda dengan Rico, dia perantara," kata Khaerudin, Kamis (7/12/2017).
Selain tuntutan 10 tahun pidana kurungan, Ridwan dan Lily juga dibebankan denda sebesar Rp400 juta atau subsider empat bulan kurungan.
Ridwan dan Lily awalnya didakwa dengan Pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
"Sesuai fakta persidangan, tim JPU KPK kemudian menuntut Ridwan Mukti beserta Lily Martiani Maddari menggunakan pasal 12 huruf a," kata dia.
