JK Beberkan Strategi Pemerintah 'Kerdilkan' Praktik Korupsi di Indonesia
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berujar bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan memperpendek rantai birokrasi guna mendukung pemerintah terbuka bagi pembangunan yang inklusif.
"Transparansi, akuntabilitas, birokrasi yang pendek mendukung upaya mengurangi praktik korupsi, penyelewengan sehingga pembangunan juga semakin berkualitas," katanya, dalam pidato pembukaan Forum Pemimpin Asia Pasifik untuk Kemitraan Pemerintahan yang Terbuka (Open Government Partnership/OGP), di Jakarta, Kamis (14/12/2017).
JK melanjutkan, saat ini Indonesia terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka antara lain dengan menerbitkan regulasi yang dapat memaksa pemerintah pusat dan daerah bekerja secara transparan, semisal UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Dengan undang-undang tersebut, pemerintah wajib bersikap terbuka memberikan informasi kepada publik, sebaliknya masyarakat dapat pula memberikan kritikan atau masukan yang baik, sehingga publik dan masyarakat sama-sama mendapat manfaat yang baik dan saling menguntungkan," katanya.
JK pun mencontohkan masyarakat dapat mengkritik atau memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah terkait layanan kesehatan dan pendidikan, agar kedua bentuk layanan itu dapat diberikan secara baik oleh pemerintah sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia menambahkan, penerapan pemerintahan yang terbuka membutuhkan dukungan, koordinasi dan antarlembaga pemerintah, DPR, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat.
