nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JK Beberkan Strategi Pemerintah 'Kerdilkan' Praktik Korupsi di Indonesia

Agregasi Antara, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2017 11:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 14 337 1830164 jk-beberkan-strategi-pemerintah-kerdilkan-praktik-korupsi-di-indonesia-c8E2ROUUVM.jpg Wapres RI, HM Jusuf Kalla (Foto: Dok. Antara)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berujar bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan memperpendek rantai birokrasi guna mendukung pemerintah terbuka bagi pembangunan yang inklusif.

"Transparansi, akuntabilitas, birokrasi yang pendek mendukung upaya mengurangi praktik korupsi, penyelewengan sehingga pembangunan juga semakin berkualitas," katanya, dalam pidato pembukaan Forum Pemimpin Asia Pasifik untuk Kemitraan Pemerintahan yang Terbuka (Open Government Partnership/OGP), di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

JK melanjutkan, saat ini Indonesia terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka antara lain dengan menerbitkan regulasi yang dapat memaksa pemerintah pusat dan daerah bekerja secara transparan, semisal UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Dengan undang-undang tersebut, pemerintah wajib bersikap terbuka memberikan informasi kepada publik, sebaliknya masyarakat dapat pula memberikan kritikan atau masukan yang baik, sehingga publik dan masyarakat sama-sama mendapat manfaat yang baik dan saling menguntungkan," katanya.

JK pun mencontohkan masyarakat dapat mengkritik atau memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah terkait layanan kesehatan dan pendidikan, agar kedua bentuk layanan itu dapat diberikan secara baik oleh pemerintah sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menambahkan, penerapan pemerintahan yang terbuka membutuhkan dukungan, koordinasi dan antarlembaga pemerintah, DPR, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan pemerintah yang terbuka akan menciptakan pembangunan inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Forum internasional yang bertemakan "Pemerintah yang Terbuka untuk Pembangunan Inklusif" tersebut, meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi lahirnya OGP bersama delapan negara lainnya pada September 2011.

Bambang mengatakan sejak diluncurkan enam tahun silam, OGP kini beranggota 74 negara termasuk lima negara yakni Australia, Papua Nugini, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan dan Republik Kyrgyz bergabung sebagai anggota OGP pada 2014.

Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI) yakni inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik mencakup empat pilar keterbukaan yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini