Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan pemerintah yang terbuka akan menciptakan pembangunan inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Forum internasional yang bertemakan "Pemerintah yang Terbuka untuk Pembangunan Inklusif" tersebut, meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi lahirnya OGP bersama delapan negara lainnya pada September 2011.
Bambang mengatakan sejak diluncurkan enam tahun silam, OGP kini beranggota 74 negara termasuk lima negara yakni Australia, Papua Nugini, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan dan Republik Kyrgyz bergabung sebagai anggota OGP pada 2014.
Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI) yakni inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik mencakup empat pilar keterbukaan yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.