Share

Majelis Umum PBB Akan Gelar Sesi Khusus Darurat Terkait Yerusalem

Putri Ainur Islam, Okezone · Rabu 20 Desember 2017 03:25 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 20 18 1833125 majelis-umum-pbb-akan-gelar-sesi-khusus-darurat-terkait-yerusalem-WiRUG7hzKf.jpg Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, saat mengajukan hak veto. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan 193 negara tersebut akan mengadakan sebuah sesi khusus darurat langka pada Kamis 21 Desember atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim. Hal tersebut dilakukan atas keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tak berhenti di situ, Pemerintah AS juga akan memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Israel di Tel Aviv ke Yerusalem.

Dilansir dari Reuters, Rabu (20/12/2017), Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa Majelis Umum akan memberikan suara pada sebuah rancangan resolusi yang menyerukan agar deklarasi Presiden Trump ditarik, yang kemudian diveto oleh AS di hadapan para anggota Dewan Keamanan PBB pada Senin 18 Desember.

BACA JUGA: Presiden Lebanon Kutuk Israel karena Langgar Resolusi PBB

Sebanyak 14 sari 15 anggota Dewan Keamanan sepakat akan resolusi yang diusung oleh Mesir, yang tidak secara khusus menyebutkan AS atau Presiden Trump namun mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem. Apabila tidak diveto, maka resolusi tersebut sudah sah untuk diadopsi. Namun, jika satu saja dari lima anggota tetap DK PBB, yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris Raya, dan China, memilih untuk memveto, maka resolusi tersebut tidak bisa diadopsi meski menghasilkan suara mutlak.

Mansour mengatakan bahwa dia berharap akan ada "dukungan yang luar biasa" di Majelis Umum untuk resolusi tersebut. Pemungutan suara semacam itu tidak mengikat, namun membawa bobot politik.

BACA JUGA: PM Israel Berterima Kasih Atas Veto AS Soal Resolusi Yerusalem

Di bawah resolusi 1950, sebuah sesi khusus darurat dapat diminta agar Majelis Umum mempertimbangkan masalah dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang sesuai kepada anggota untuk tindakan bersama, jika Dewan Keamanan gagal untuk bertindak.

Hanya 10 sesi seperti itu yang telah diadakan dan terakhir kali Majelis Umum bertemu dalam sesi tersebut pada 2009 di Yerusalem Timur yang diduduki dan wilayah Palestina. Pertemuan Kamis nanti akan dilanjutkan dengan sesi tersebut.

BACA JUGA: Kuwait Akan Terus Kawal Permasalahan Diakuinya Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Sekadar diektahui, Presiden Trump tiba-tiba membalikkan kebijakan AS selama ini dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan tersebut pastinya menimbulkan kemarahan dari orang-orang Palestina dan negara Timur Tengah. Bahkan Arab Saudi menyatakan keprihatinannya atas sikap yang dipilih oleh negara sekutunya tersebut.

Trump juga berencana memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv. Rancangan resolusi PBB menyerukan agar semua negara menahan diri untuk tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem.

(pai)

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini